PDIP Siap Kawal Langkah Pemerintah Benahi Permukiman Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Yakni, melalui Program Pembangunan Permukiman Nelayan Berdasar Gotong Royong. Sebab, sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, mayoritas permukiman nelayan masih tak layak. 

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, dalam Rakor Bidang II partainya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2016.

Rokhmin yang seorang anak nelayan, bercerita bagaimana masa lalunya sebagai ‎anak petani nelayan di Cirebon, Jawa Barat. Lantaran rumah nelayan tak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), ia kerap melakukan aktivitas terkait di laut.

Mirisnya, saat Rokhmin berkunjung ke Bagan Siapiapi, Rokan Hilir, Riau, yang juga sentra kelautan, masih ditemukan fenomena seperti ketika dirinya masih kecil.

"Saya sedih. Itu masih terjadi. Maka kita harap pemerintah tak hanya membangun permukiman di perkotaan. Tapi juga di pesisir dan kampung nelayan," ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era pemerintahan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Rokhmin berujar, bagaimanapun baiknya pendapatan nelayan ketika melaut, ujungnya akan tergerus ketika permukimannya masih buruk. Misalnya, permukiman buruk akan menyebabkan sanitasi buruk. Akhirnya, biaya hidup nelayan dan keluarga tetap meningkat karena ada penyakit yang harus diobati.

Dia menekankan PDIP akan mengawal agar pembangunan permukiman nelayan itu bisa terlaksana sesegera mungkin.

Di acara itu hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf, dan sejumlah kepala daerah dari PDIP, serta Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani.

‎Selain soal permukiman, Rokhmin mengatakan pihaknya juga akan bekerja bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, dengan minimal berpendapatan Rp 4 juta per bulan. Saat ini, rata-rata pendapatan keluarga nelayan adalah Rp 2,5 juta per bulan.

Sementara, Seskab Pramono Anung berjanji akan menyampaikan semua keprihatinan dan tantangan yang dicatat oleh kader PDIP kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengatakan, keprihatinan PDIP tersebut juga dirasakan Jokowi.

"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya bisa pastikan, presiden sedang dan akan terus bekerja keras demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ujar politikus senior PDIP tersebut.