2 Tahun Jokowi-JK, Setara Institute Beri Nilai Merah

Liputan6.com, Jakarta - Setara Institute melakukan riset dalam bidang penegakan Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK selama 2 tahun memerintah. Hasilnya, Setara Institute memberi nilai 5,5 untuk bidang hukum dan memberikan nilai merah dengan angka 4 untuk bidang HAM.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani memaparkan hasil riset yang ia lakukan selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi. Riset ini, kata Ismail merujuk dan memakai indikator Nawacita yang merupakan dokumen politik Jokowi-JK yang diterjemahkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Dalam riset ini, parameter kami adalah Nawacita, RPJM 2015-2019, RPJMN dalam bidang capaian institusi hukum di bawah pemerintahan Jokowi-JK," ujar Ismail di kantor Setara Institute, Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Dalam Nawacita itu, Jokowi berkomitmen akan mereformasi  11 bidang reformasi penegakan hukum yang dijabarkan dalam 42 agenda prioritas reformasi dan perlindungan HAM.

"Secara garis besar. 42 agenda prioritas itu berpusat pada pembenahan legislasi, pelayanan publik, penanganan korupsi dan mafia peradilan, penegakan hukum lingkungun, pemberantasan illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, pemberantasan narkoba, reformasi agraria, penghormatan HAM, penuntasan kasus HAM masa lalu, reformasi peradilan militer, akuntabilitas penyidikan ,dan penuntutan serta memilih sosok kapolri dan jaksa agung yang bersih dan kompeten," beber Ismail.

Dari indikator tersebut, Setara Institute memberikan nilai merah. Meski, menurut Islmail, nilai 5,5 untuk penegakan hukum dan nilai 4 untuk penegakan HAM merupakan nilai yang sudah maksimal dari semua capaian pemerintahan Jokowi-JK.

"Terjemahan Nawacita kabur, tak ada indikator yang jelas, dia (Bappenas) lari dan menjauh dari apa yang dituliskan dalam Nawacita. Dan ini, berpeluang Nawacita gagal ditunaikan pada 5 tahun pemerintahannya," kata Ismail.

Bappenas dan kantor Staff Kepresidenan dinilainya tak mampu menerjemahkan keinginan Jokowi-JK dari tingkat dokumen politik yang diturunkan dokumen teknokratis. Dari data Setara Institute, Kantor Staf Kepresidenan hanya punya dua capaian yang bisa mereka banggakan dan diklaim sebagai prestasi pemerintah Jokowi-JK.

"Cuma Inpres nomor 1 dan 10 yang dua-duanya bicara soal korupsi. Inpres itu biasa-biasa saja, tidak ada capaian progresif," ucap Ismail.