Hasil Pembahasan Kapolri soal Surat NKRI Siaga I

Liputan6.com, Jakarta Beredar surat yang dikeluarkan Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) Korps Brimob. Surat yang mempunyai nomor Nota Dinas B/ND/35/X/2016/Korbrimob itu, menyebutkan Siaga I di seluruh wilayah NKRI.

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar membenarkan surat edaran tersebut. Polri juga sudah membahasnya dalam rapat bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Polda Metro Jaya Sabtu malam.

"Kalau Brimob itu kan kita lihat, saya konfirmasi ke Wadankor, ya. Karena Dankor tugas ke luar negeri. Wadankor memang itu adalah instruksi kepada anak buahnya. Karena Brimob yang ada akan dibagi bagi ke polda yang membutuhkan," ujar Boy usai rapat di Mapolda Metro Jaya, Sabtu malam (29/10/2016).

Boy menjelaskan, satuan Brimob yang diperbantukan ke daerah hampir lima ribu personel, termasuk dari Mabes Polri. Dia menegaskan, surat tersebut memang arahan dari internal Brimob.
"Kalau sudah dinyatakan begitu, kebutuhan banyak, jumlah terbatas, berkaitan dengan Siaga I itu berkaitan dengan penundaan hak-hak masalah liburan dan sebagainya," kata dia.

"Tidak bisa meninggalkan satuan atau izin dari atasan langsung, kecuali alasan mendesak. Karena Brimob jumlah terbatas. Sementara Pilkada membutuhkan jumlah yang sangat besar. Termasuk permintaan BKO dari para Kapolda," sambung dia.

Selain masalah pengamanan internal Brimob, kata Boy, Kapolri juga membahas terkait pengamanan Pilkada 2017 secara keseluruhan. Khususnya pembagian pengamanan setiap daerah, termasuk Pilkada DKI dan daerah lainnya.

"Jadi rapat malam hari ini membahas berkaitan dengan permasalahan peningkatan kesiapan pengamanan Pemilukada. Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilaksanakan kegiatan tahapan Pilkada, termasuk pelaksanaan masa kampanye," kata dia.

"Jadi tadi dipimpin bapak Kapolri, Wakapolri, membahas masalah satuan kekuatan yang di tingkat Mabes Polri yang maksimal dapat diperbantukan ke daerah-daerah. Terutama pilkada menyangkut masalah 101 wilayah," sambung dia.

Boy mengatakan, berkaitan dengan pengamanan Pilkada serentak 2017, Polri juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan ajakan yang bersifat hasutan atau anarkis.

"Ini sekali lagi perlu kita kerja samakan dengan teman-teman media, dan ini sangat penting memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi. Masyarakat jangan melakukan hal-hal yang sifatnya provokasi," ujar dia.

Boy juga berharap adanya kerja sama semua pihak untuk saling memelihara kebersamaan demi menjaga keamanan bersama. "Pentingnya kita bangun, jaga, pelihara soliditas. Hubungan dengan para pemangku kepentingan."

"Dengan unsur pemerintah daerah, dengan unsur penyelenggara pemilukada, dengan unsur TNI, dengan unsur kekuatan yang ada di pemerintah daerah, seperti satpol PP dan Linmas yang juga dipersiapkan dalam membantu mempersiapkan Pilkada nanti. Jadi itu kira-kira yang dibahas," tandas Boy.