Ketua MPR Harap Demo 4 November Tak Anarkis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan tak mempermasalahkan rencana unjuk rasa besar yang akan digelar 4 November 2016 terkait tuntutan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dianggap menistakan agama.

Ia menilai unjuk rasa merupakan hak menyampaikan pendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, aksi itu harus dilakukan tanpa tindakan anarkis yang dapat meresahkan warga.

"‎Saya percaya para pemimpin demo besok akan menjaga itu," ujar Zulkifli di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Zulkifli pun tak melarang warga di luar DKI Jakarta ikut terlibat dalam aksi tersebut. Ia bahkan mempersilakan para pendemo mendatangi MPR untuk menyampaikan aspirasinya.

"Silakan, itu kan hak juga. Tapi diminta dilakukan dengan damai sehingga tidak merusak dan tidak anarkis," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, mantan Menteri Kehutanan era Presiden SBY itu hanya berharap, Ahok tidak lagi membuat pernyataan sensitif yang menyinggung soal agama.

"Yang bagus jangan ada pernyataan-pernyataan aneh sehingga orang tidak demo kan, jangan salahkan demonya aja. Pemimpin harus jaga lidahnya, mulutnya harus dijaga," tutur Zulkifli.

Senada dengan Zulkifli, Presiden Joko Widodo juga tidak akan melarang warga untuk berdemonstrasi pada 4 November 2016. Namun, Jokowi berpesan agar pendemo tetap memperhatikan aturan pada saat menyampaikan aspirasinya.

"Jadi demonstrasi adalah hak demokratis setiap warga, silakan boleh saja. Tapi yang penting jangan memaksakan kehendak atau yang merusak atau anarkis. Itu yang tidak boleh," kata Jokowi di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi meminta kepada seluruh aparat untuk bersiaga.‎ "Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk bersiaga dan menjaga melakukan tugasnya dengan profesional," tegas Jokowi.