DPR: SOP Kita Tak Boleh Ada yang Menginap di Gedung Parlemen

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti Swasanani menegaskan tidak ada surat masuk dari ormas Islam yang akan menggelar demo 4 November untuk menginap di Gedung DPR/MPR/DPD Senayan, Jakarta Pusat. Ia pun menyebut, tidak ada dalam standar operasional prosedur (SOP) yang membolehkan massa pendemo menginap di Gedung Dewan.

"Enggak (tidak ada surat dari ormas untuk menginap di DPR), surat izinnya cuma mau berhenti jam 6 di DPR, enggak bisa, enggak boleh menginap, SOP-nya kita enggak ada yang boleh menginap," ungkap wanita yang biasa disapa Win ini kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (3/11/2016). 

Ia menjelaskan, selama ini Sekjen DPR hanya mengikuti berita dan ada surat edaran dari pihak kepolisian bahwa para peserta demo akan mengakhiri aksinya pukul 18.00 WIB di Kompleks Parlemen.

"Saya cuma mengikuti beritanya. Itu surat katanya izin keamanannya dari Istiqlal, Monas, Istana, terus berakhir jam 6 (sore) di DPR, cuma gitu, enggak ada berita menginap, enggak sih," papar dia.

Terkait surat khusus yang meminta izin menginap, Win menegaskan tidak ada sama sekali. "Enggak ada, enggak ada surat masuk untuk menginap. Enggak ada," Win menutup.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin juga mengaku tidak menerima surat apa pun dari para pendemo untuk dapat bisa bermalam di tempat para anggota dewan itu bersidang.

"Sampai saat ini saya belum menerima surat permohonan, sebaiknya semua diatur melalui mekanisme yang berlaku. Saya mendengar mereka juga mau menggunakan fasilitas Masjid Istiqlal, asalkan terkoordinasi dengan baik, buat saya ini tidak ada masalah," kata pria yang karib disapa Akom itu.

"Tapi ini tempat anggota dewan yang bekerja, kita mungkin bisa koordinasikan tapi harus koordinasi dengan baik," tegas dia.