18 Pertanyaan untuk Ahok

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar kembali menegaskan, gelar perkara dugaan kasus penistaan agama akan berlangsung terbuka untuk publik.‎

Boy mengungkapkan sejatinya gelar perkara yang biasanya tertutup tersebut, akan berlangsung terbuka. Sebab, kasus ini telah menjadi perhatian luas masyarakat.

"Semua ingin tahu, semua ingin transparan. Agar bisa sama-sama dilaksanakan secara transparan secara objektif, menghadirkan juga para ahli yang bisa menyampaikan pendapatnya. Ini artinya sesuatu bisa dilihat publik," kata Boy di Nusa Dua, Bali, Senin 7 November 2016.

Dengan begitu, Boy berharap, masyarakat akan menilai dengan sendirinya profesionalitas kinerja kepolisian yang serius menangani kasus ini.‎ Artinya, publik bisa menilai tentang proses perumusan pengambilan keputusan terhadap perkara ini

"Tapi karena semacam eksepsional, jadi perhatian publik, tentunya ini bisa jadi pencermatan kita bersama, pengawalan bersama, karena ada sejumlah elemen masyarakat menginginkan mengetahui, tidak ingin ada sesuatu yang dicurigai," papar dia.

"Kita ingin menepis, mengurangi adanya kecurigaan-kecurigaan yang tidak fair dalam penyelidikan ini," sambung Boy.

Sejauh ini, Boy menjamin kinerja kepolisian dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah profesional. Semua data berdasarkan keterangan para ahli yang diyakini memiliki dasar pengetahuan mumpuni.

"Juga argumentasi untuk dapat kita lihat bersama nanti berkaitan status hukum Basuki Tjahaja Purnama," imbuh Boy.

Tak hanya itu, Boy mengaku akan mengundang DPR untuk mengawasi jalannya gelar perkara. DPR dalam konteks ini sebagai pengawas.

"Jadi informasi rencananya sebagai pengawas, termasuk unsur kejaksaan juga," ucap Boy.

Gelar perkara ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Presiden Jokowi menegaskan kembali perintah itu usai blusukan ke pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Dia ingin pemeriksaan benar-benar terbuka.

"Ya, saya sudah perintahkan kepada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka," kata Jokowi, Senin 7 November 2016.

Hanya saja, Jokowi mengingatkan Kapolri untuk memeriksa kembali aturan dan undang-undang yang ada saat ini. Bila memungkinkan untuk dibuka silakan dibuka.

"Kita juga harus lihat apakah ada aturan hukum undang-undang yang memperbolehkan atau tidak kalau boleh saya minta untuk dibuka," lanjut dia.

Pemeriksaan terbuka ini tidak bermaksud macam-macam. Jokowi hanya ingin pemeriksaan berjalan dengan baik, terbuka, dan tak ada prasangka.

"Terbuka biar tidak ada sangka," ujar Jokowi.

Sikap MUI

Hingga Senin, Mabes Polri sudah memeriksa 25 saksi terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebanyak 13 di antaranya merupakan saksi pelapor, dan 12 sisanya ahli yang terdiri dari ahli agama, tafsir, bahasa, dan hukum pidana.

"Selanjutnya ada empat saksi yang diperiksa hari ini. Jadi totalnya ada 29 saksi yang diperiksa," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjend Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 7 November 2016.

Dari empat saksi tambahan yang diperiksa hari ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin ikut menjadi saksi yang akan dimintai keterangannya dalam kasus ini. Dia diperiksa sebagai ahli.

"Diperiksa di kantornya hari ini juga," lanjut Agus.

Ahok yang menjadi pihak terlapor juga bagian dari 29 orang yang sudah diperiksa. Kementerian Agama dan Imam Masjid Istiqlal juga turut melengkapi keempat saksi lainnya.

Ma'ruf sendiri diperiksa terkait sikap keagamaan MUI, soal dugaan penistaan agama itu. Menurut Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI, Abdul Chair Ramadhan, sikap keagamaan MUI soal Ahok itu sahih.

"KH ‎Ma'ruf menyatakan bahwa fatwa atau pandangan agama itu benar, sahih, jelas," ujar Chair di Kantor MUI, Jakarta, Senin 7 November 2016.

Chair mengaskan, penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri ingin mengklarifikasi soal sikap keagamaan MUI itu. Terutama, legalistas baik dari aspek formal maupun aspek materilnya. Namun, Chair menegaskan, sikap keagamaan MUI sudah berdasarkan kajian.

"Intinya hanya menegaskan apa yang dinyatakan MUI itu apa adanya," kata Chair.

MUI sendiri sebelumnya mengeluarkan sikap keagamaan bahwa Ahok telah menista agama. Pernyataan Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 dikaitkan dengan Pilkada DKI, dikategorikan sebagai penghinaan kepada Alquran dan ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Sementara, Wakil Ketua Umum‎ MUI Zainut Tauhid menambahkan, Bareskrim hanya ingin memperoleh kebenaran dari sikap keagamaan yang dikeluarkan MUI.

Dia pun memastikan, sikap keagamaan yang dikeluarkan MUI tidak ada yang direvisi lagi, sehingga sikap keagamaan itu sudah shahih.

Zainut menjelaskan, kedudukan pendapat atau sikap keagamaan itu lebih tinggi dari fatwa. Hal itu juga menjadi poin yang ditanyakan oleh Dirtipidum Bareskrim.

"Kami katakan pendapat dan sikap itu lebih tinggi daripada fatwa," ujar Zainut.

Buni Yani yang diduga memenggal pidato Ahok saat kunjungan dinas akhir September 2016 dan menyebarkannya melalui media sosial, bersumpah tidak mengedit atau memenggal video itu.

Buni Yani yang dianggap membuat negeri ini menjadi gaduh itu, juga menegaskan bukan dirinya yang pertama kali mengunggah video itu.

"Saya bukan pertama kali meng-upload video. Sama sekali bukan saya. Ini kan dari pemda kemudian dari media NKRI. Saya dituduh memotong yang dari 1 jam ke 31 detik. Itu tidak benar," ucap Buni di Jakarta, Senin 7 November 2016.

"Saya tidak punya kemampuan editing. Saya tak punya alatnya. Saya tidak ada waktu, karena saya mengajar. Saya enggak ada kepentingan," sambung dia.

Buni Yani pun mengucap sumpah, demi membuktikan apa yang dituduhkan padanya selama ini. Khususnya, soal mengubah isi konten.

"Saya bersaksi demi Allah, dunia akhirat, tidak mengubah apa-apa dalam video tersebut sama sekali," tegas Buni.

Karena itu, Buni Yani meminta agar tuduhan yang ditujukan kepadanya dicabut. "Saya dituduh sebagai provokator, menyebarkan kebencian, SARA, karena posting ke Facebook. Itu tidak benar. Saya punya kualifikasi sebagai dosen, masa saya menyebarkan hal itu," pungkas Buni.

Dalam konferensi pers di Istana Presiden sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menduga video Ahok yang diunggah di media sosial adalah hasil editan.

Diduga ada kata "pakai" yang diucapkan Ahok dihilangkan. Karena itu, Tito menilai, Ahok tidak bermaksud menistakan agama atau menghina ulama dalam pernyataannya di Kepulauan Seribu, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Dalam bahasanya itu, 'Jangan percaya kepada orang,' bahasanya, 'Bapak-bapak, ibu-ibu punya batin sendiri tidak pilih saya. Dibohongi pakai....' Kata 'pakai' ini penting sekali. Tapi dalam konteks itu tidak ada maksud terlapor mengatakan Al Maidah itu bohong," kata Tito di Istana Presiden, Jakarta, Sabtu 5 November 2016.

Menurut Tito, kata "pakai" inilah yang dihilangkan dalam video di media sosial. "Dibohongi Al Maidah 51 dan dibohongi pakai itu berbeda artinya," Tito menekankan.

Tak Bermaksud Lecehkan

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif meyakini, Ahok tidak bermaksud menghina Alquran saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu 27 September 2016.

"Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang menghebohkan itu," kata Buya Syafi'i dalam pernyataan tertulisnya, Senin 7 November 2016.

Buya mengaku tidak sempat mengikuti pendapat dan pernyataan sikap MUI. Namun belakangan ia baru membaca isi pendapat dan pernyataan MUI itu dari internet.

Syafii pun menyayangkan isi fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut. Harusnya, MUI dapat lebih bijaksana membuat fatwa dan melalui pertimbangan yang matang.

"Semua berdasarkan Fatwa MUI yang tidak teliti itu, semestinya MUI sebagai lembaga menjaga martabatnya melalui fatwa-fatwa yang benar-benar dipertimbangkan secara jernih, cerdas, dan bertanggung jawab," jelas dia.

Buya berharap masyarakat tidak emosional menyikapi beredarnya video Ahok. Menurut dia, jika diperhatikan seksama tidak ada ucapan Ahok yang menghina agama apalagi kitab suci.

"Kan kata-katanya begini, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, karena dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Perhatikan, apa terdapat penghinaan Al-Qur'an? Hanya otak sakit saja yang kesimpulan begitu," kata dia.

Syafii menilai dalam pidato itu, Ahok hanya bermaksud menjelaskan adanya sebagian orang yang mempunyai maksud jahat, dengan menggunakan ayat di kitab suci. Ahok sama sekali tidak mengatakan surat Al-Maidah 51 itu bohong.

"Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya," Syafii menandaskan.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menegaskan, kasus dugaan penistaan agama ini bukan persoalan agama dan politik.

"Kita sudah sepakati bahwa kasus itu harus dibawa ke jalur hukum karena bukan persoalan agama dan politik," kata JK dalam Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara setelah melakukan kunjungan kerja ke Bali, Senin 7 November 2016.

"Kita ini negara hukum. Jadi harus kita kembalikan kepada lembaga hukum," sambung JK, yang menerima beberapa perwakilan pengunjuk rasa pada 4 November lalu.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengapresiasi langkah polisi. Dia meminta masyarakat untuk terus percaya kepada instansi kepolisian dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.

"Tentu mengapresiasi langkah polisi yang memenuhi komitmennya yang memeriksa Pak Basuki Tjahaja Purnama. Kami tentu berharap kepada masyarakat dengan seksama dan mempercayakan kepada polisi," ucap Mu'ti kepada Liputan6.com, Senin 7 November 2016.

Dia mengingatkan, agar masyarakat terus menahan diri dan tidak mengintervensi polisi. Sebab, proses hukum sifatnya independen.

"Semua pihak hendaknya menahan diri. Kemudian menyepakati, bahwa proses yang berjalan, tidak bisa diintervensi siapa pun. Karena proses hukum sifatnya independen. Jangankan masyarakat, Presiden pun tak bisa intervensi," kata Mu'ti.

Terkait adanya provokator pada aksi damai 411 (4 November 2016) yang berakhir ricuh, dia meminta polisi berhati-hati, agar tidak terkesan berpihak. Meski demikian, proses hukum harus tetap dijalankan, karena tidak ada yang kebal hukum.

"Proses hukum harus dilaksanakan, iya. Karena tidak ada yang kebal hukum," ujar Mu'ti.

Karenanya, dia meminta, seluruh elemen masyarakat, pascaaksi damai 4 November dan pemeriksaan Ahok, terus menjaga perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia ini.

"Mari kita berusaha memperkuat persatuan, sikap saling menghormati. Jangan sampai terjadi lagi kekerasan di masyarakat. Karena itu yang rugi adalah bangsa Indonesia. Kita ingin lebih kondusif," pungkas Mu'ti.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Dia mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk saling menahan diri. Seluruh rakyat harus memperkuat ukhuwah dalam memperkokoh ikatan kebangsaan.

"Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran yang paling berharga baik kita sebagai bangsa, sehingga tidak terulang di kemudian hari," kata Said Aqil usai menerima kunjungan Presiden Jokowi di Kantor PBNU, Jakarta, Senin 7 November 2016.

Dia juga mengatakan, sudah berdiskusi dengan para petinggi NU lainnya terkait kasus ini. NU menilai pemerintah lamban dalam menangani kasus Ahok. Pemerintah juga harus menjalin dialog dengan berbagai tokoh lainnya.

"Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama, sehingga terbangun suasana yang kondusif," kata Said.

Namun demikian, Said menyebut pemerintah masih bisa memperbaiki semua, yaitu dengan menyelesaikan segera kasus Ahok, sehingga tidak memancing amarah lebih jauh.

"Iya daripada tidak, sekarang harus dilakukan. Mulai ada pemeriksaan saksi ahli dikumpulkan. Ada kelambanan, di awal-awal kalau dipanggil bisa mengurangi amarah," pungkas Said.