Pemerintah Diminta Beri Pengaruh Positif di Sidang Interpol

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, pemerintah harus bisa membawa pengaruh positif, terutama berkaitan dengan peningkatan dialog persaudaraan Asia Tenggara dalam konferensi Internasional Police (Interpol) ke-85 tahun 2016 di Nusa Dua, Bali.

Menurut dia, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah, menjadi momentum tepat untuk mengakselerasi kerja sama baru dalam dunia Kepolisian.

"Pemerintah Republik Indonesia harus memberi pengaruh positif dan gagasan yang lebih maju berkenaan dengan penanganan dua isu besar, yakni terorisme dan keamanan maritim,” kata Sahroni di Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Menurut dia, kebijakan strategis pengamanan lintas negara harus diurus dalam nuansa membangun persaudaraan, terutama negara-negara di sekitar Asia Tenggara.

Hal itu, kata Sahroni, menjadi urgensi kekinian dalam rangka membangun optimisme baru di antara pemimpin-pemimpin negara yang menghadapi masalah yang relatif sama.

"Kita dan negara Asia Tenggara berhadapan dengan kenyataan isu terorisme, dan sengketa perbatasan serta keamanan maritim," ujar dia.

Konferensi Internasional Police digelar di Nusa Dua, Bali pada 7-10 November 2016. Acara itu diikuti 190 negara anggota Interpol dengan perwakilan total sebanyak 1.200 orang. Kegiatan ini merupakan momentum terbaik untuk membicarakan pengurusan global dalam kerja sama penegakan hukum.

"Sekarang ini kita memiliki banyak agenda pembaruan, mulai dari tax amnesty, penanganan narkoba, reformasi hukum, dan juga penguatan edukasi sipil. Semua rencana ini perlu dibicarakan dalam kerangka kerja sama global, agar masing-masing negara bisa saling mendukung dalam penegakan hukum," papar dia.

Politikus Nasdem ini menambahkan, dinamika pergaulan internasional dan ancaman kejahatan internasional masih memungkinkan karena adanya ruang gerak untuk berpindah dari satu negara ke negara yang lain.

Oleh karena itu menurutnya, reformasi hukum yang sekarang kita galakkan, mesti didorong menjadi agenda suksesi interpol.

"Semua negara saya kira perlu mencermati gagasan ini sebagai usaha untuk membangun dialog baru dan kerja sama yang lebih konkret antarnegara dalam urusan penegakan hukum," tandas Sahroni.