Menko Puan Tinjau Desa Hasil Sukses Program Kota Tanpa Kumuh

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengunjungi desa hasil sukses Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (15/11/2016).

Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan, upaya mendekatkan masyarakat terhadap berbagai akses layanan dasar yang berhak mereka terus dilakukan pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi-JK nyatanya tidak sebatas jalan tol atau bendungan, tetapi juga membenahi kawasan kumuh terutama yang ada di kawasan perkotaan," kata Puan.

Dia juga meninjau langsung infrastruktur yang sudah dibangun di desa tersebut. Puan menyatakan apresiasinya atas segala capaian pembenahan kawasan kumuh yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Semoga masyarakat dapat menikmati semua fasilitas yang ada, memanfaatkannya demi kehidupan yang lebih baik, dan tentu harus menjaganya," ujar Puan.

Dibandingkan sebelumnya, Karangwaru kini adalah kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Butung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi.

Pembangunan akses jalan lingkungan sepanjang 1.336 meter juga telah dilakukan di kelurahan ini, termasuk jembatan penghubung 2 unit, shelter 14 unit, ruang terbuka hijau (RTH) 11 unit dan tangki septik komunal 2 unit.

Warga juga dapat menikmati berbagai fasilitas sebagai wadah berbagai kegiatan, menjadi destinasi kegiatan wisata, tempat pendidikan luar ruang untuk anak-anak, serta tempat olah raga seperti lari atau jalan santai.

Dengan mengikuti program Kotaku, sebanyak 493 KK memiliki akses bantaran sungai yang nyaman dan aman. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai.

Untuk menata Karangwaru menjadi lebih indah, dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 9,05 miliar, dana masyarakat Rp 2,233 miliar, dan swasta atau corporate social responsibility (CSR) Rp 578 juta.