Tolak Pemakzulan Presiden Jokowi, Begini Alasan MPR

Liputan6.com, Kutai Timur - Wakil MPR Mahyudin berjanji akan menolak segala upaya, serta tindakan yang mengharapkan pemakzulan atau pelengseran Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam beberapa kesempatan saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kalimantan Timur, Mahyudin selalu menyatakan, meski sebagai wakil ketua MPR, dirinya tak akan pernah memakzulkan Jokowi dari pucuk pemerintahan.

"Meski MPR bisa bersidang luar biasa dan memberhentikan presiden, kita tak akan pernah melakukan itu," ujar Mahyudin kepada Liputan6.com di Kalimantan Timur, Sabtu (19/11/2016).

Mahyudin menjelaskan, MPR baru akan melakukan sidang luar biasa jika presiden berhalangan tetap, dan tak bisa lagi memimpin Pemerintahan RI yang dihuni 250 juta jiwa lebih ini.

"Kalau presiden korupsi, melakukan kejahatan, sakit atau berhalangan tetap, barulah kita sidang luar biasa," jelas dia di hadapan ribuan warga Kutai Timur itu.

Mahyudin mengutuk beberapa demo yang mengatasnamakan agama, hingga merembet ke isu penggulingan Jokowi dari RI 1.

Menurut Mahyudin, masyarakat yang berdemonstrasi karena dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga berniat menggulingkan Jokowi adalah salah kaprah.

"Apa hubungannya kasus Ahok dengan Presiden? Negara kita ini negara hukum, mari hormati proses hukum yang berlangsung," jelas dia.

Mahyudin juga mempertanyakan pola demonstrasi yang terjadi pada Jumat 4 November 2016. Rute demonstrasi yang tiba-tiba mengarah ke Gedung MPR dan meminta sidang luar biasa adalah kekeliruan.

"Kalau mereka mau menemui wakil rakyatnya (di gedung DPR-MPR) ya bagus dan memang seharusnya," kata dia.

"Tapi, kalau memaksa kami (MPR) melakukan sidang luar biasa untuk melengserkan Presiden, saya tak akan mau. Kedamaian negara ini di atas segala, kedamaian Republik ini yang paling utama," sambung Mahyudin, dengan nada meninggi.

Menjaga Kebhinekaan

Mahyudin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga ke-Bhinekaan. Meski belakangan di beberapa daerah terjadi penyerangan dan teror yang mengatasnamakan agama, dia mengimbau rakyat tak mudah terprovokasi dan terpengaruh.

"Berkacalah pada sejarah, bangsa kita sudah berulang kali dicoba diobok-obok, dengan komunis, dengan negara Islam, dan yang terbaru ini dari ISIS," tegas dia.

"Komunis ditumpas, sehingga kita mengenal hari kesaktian Pancasila, Negara Islam coba ditegakkan dengan gerakan Darul Islamnya Kartosuwiryo, juga gagal," kata dia.

Sehingga, menurut Mahyudin, Bangsa Indonesia dengan keragaman, dengan ke-Bhinekaan dan dengan falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sudah cocok dan harga mati bagi bangsa yang beragam ini.

"Pancasila, Bhinneka tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan bentuk Negara Republik ini sudah harga mati, tak ada lagi yang lain," tandas Mahyudin.