Sukses

Mendagri Desak Kepala Daerah Integrasikan Layanan Kesehatan

Tjahjo tidak menampik, hingga saat ini pelayanan kesehatan belum berjalan dengan optimal khususnya untuk di daerah-daerah terpencil.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah agar membantu mengintegrasikan layanan kesehatan yang sudah dicanangkan dalam program Indonesia Sehat. Tjahjo melihat, banyak daerah belum terintegrasi sehingga pelayanan kesehatan masih dirasa kurang maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta agar seluruh kepala daerah mengalokasikan anggaran daerahnya untuk mendorong percepatan layanan kesehatan yang baik. Setidaknya, 10 persen APBD diminta Tjahjo untuk dialokasikan ke layanan kesehatan tersebut.

"Kami catat, di 136 daerah (layanan kesehatan) belum integrasi. Saya mohonkan kepada gubernur, bupati, wali kota mendukung pengintegrasian tersebut. Termasuk memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat yang mudah dijangkau, nyaman dan dapat diterima masyarakat yang ada," ujar Tjahjo Kumolo di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 21 November 2016.

Tjahjo tidak menampik, hingga saat ini pelayanan kesehatan belum berjalan dengan optimal khususnya untuk di daerah-daerah terpencil. Ia menekankan, kepala daerah harus memprioritaskan masalah ini untuk diselesaikan.

"Dari 5 ribu puskesmas dan 2 ribu rumah sakit rujukan, sebagian besar masih terpusat di kota-kota besar, termasuk 187 kecamatan di wilayah perbatasan kita belum terpenuhi puskesmas yang harusnya menjadi skala prioritas," lanjut dia.

Namun Tjahjo mengatakan, untuk alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan saat ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah. Ia meminta untuk DPRD ikut membantu pelaksanaannya.

"Tadi kami sampaikan, total belanja APBD mencapai Rp 1.073 triliun. Belanja kesehatan Rp 126,89 triliun. Total belanja untuk pemkab di seluruh Indonesia itu sudah mencapai Rp 629,3 triliun untuk urus kesehatan sekitar Rp 79,1 triliun, termasuk kota seluruh Indonesia Rp 19,2 triliun untuk urusan kesehatan. Untuk urusan baik ini, agar keseluruhan ini bisa mendukung jaminan kesehatan nasional setidaknya memastikan fakir miskin dan orang tidak mampu khususnya dalam APBD," pungkas Tjahjo.