Liputan6.com, Jakarta - Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara soal dimasukkannya dana hibah Badan Musyawarah (Bamus Betawi) di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 oleh Plt Gubernur Sumarsono.
"KUAPPAS, kan, dibongkar habis oleh Plt. Yang saya susun dibongkar habis, disusun ulang dengan struktur yang baru," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Saat masih menjadi gubernur aktif, Ahok sempat mencoret dana hibah kepada Bamus Betawi karena badan ini dianggap politis. Â
Advertisement
"Kita enggak mau lagi menghibah banyak uang untuk ormas. Kita mulai ke depan mengarahkan ke pendidikan, kesehatan, usaha," ucap Ahok.
Menurut Ahok, bila Bamus Betawi ingin menyelenggarakan Lebaran Betawi, Ahok mengusulkan agar Bamus mencari sponsor.
Sementara itu, mengenai perubahan anggaran hibah Bamus dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 5 miliar pada 2017, Ahok enggan berkomentar. "Saya enggak tahu, kita tunggu putusan saja. Kan, wakil gubernur saja enggak bisa mengubah anggaran. Kita tunggu MK saja," Ahok memungkasi.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menganggarkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016 dan APBD DKI 2017. Pria yang akrab disapa Soni itu mengakui pemberian dana Bamus bertolak belakang dengan keinginan gubernur non-aktif DKI Basuki Tjahaja Purnama yang ingin menghapusnya.
"Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapa pun pemimpin Jakarta, tidak bisa lepas dari budaya Betawi," ujar Sumarsono di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Selasa, 22 November.
Menurut Soni, penghentian dana hibah Bamus Betawi bukan hal tepat. Sebab, Bamus Betawi menyangkut kebudayaan dan sejarah Jakarta.
"Bila ada masalah diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan menghentikan dana hibah," ucap dia.
Bamus Betawi memperoleh dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016. Sedangkan pada APBD 2017, rencananya Bamus Betawi akan mendapatkan Rp 5 miliar.