Top 3: UN Dihapus, Ini Cara Siswa SMA Masuk Perguruan Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Rencana penghapusan sementara (moratorium) Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi cukup membuat heboh masyarakat.

Alasannya, menurut Muhadjir, UN tidak menentukan kelulusan peserta didik.

Lalu, bagaimana seleksi di Perguruan Tinggi dilakukan? Perguruan tinggi negeri bakal mengubah komponen penilaian dalam penerimaan mahasiswa baru terkait rencana penghapusan UN.

Hingga malam ini berita penghapusan UN menjadi berita yang paling banyak menyita perhatian pembaca Liputan6.com, terutama di kanal News. 

Kabar lain yang juga tak kalah diburu, pada Selasa (29/11/2016), perihal kritikan Ahok kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono.

Menurut Ahok, tak semua tugas gubernur bisa diambil alih pelaksana plt gubernur. Di antaranya, merombak anggaran dana hibah Bamus Betawi dan dana hibah kepada TNI atau Polri.

Sementara itu, terkait aksi 2 Desember mendatang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Rizieq Shihab telah menyepakati aksi pada tanggal tersebut tidak akan digelar di sepanjang Jalan Semanggi hingga Istana Merdeka. Melainkan di Istiqlal dan Lapangan Monas.

Berikut berita populer selengkapnya yang terangkum dalam Top 3 News;

1. Ujian Nasional Dihapus, Bagaimana Seleksi di Perguruan Tinggi?

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono mengatakan, bila pemerintah meniadakan UN pada tahun depan, penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN otomatis ikut berubah.

"Kalau rencana itu terwujud, tinggal kita hapus penilaian tentang nilai UN. Penghapusan bisa dilakukan secara sistemik," kata Warsono seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11/2016).

Warsono mengatakan, UN SMA/SMK tidak mungkin didesentralisasi ke provinsi karena ukuran standarnya bakal berbeda.

Sementara Rektor Universitas Airlangga (Unair) Moh Nasih menyatakan, rencana penghapusan UN tidak akan berdampak besar terhadap SNMPTN karena ketika SNMPTN berlangsung tidak banyak data UN yang masuk.

Terkait komponen penilaian SNMPTN yang merangking mata pelajaran yang di-UN-kan, kata dia, pihaknya akan mempertimbangkan akreditasi sekolah.

"Tahun lalu kita menilai setiap SMA/SMK. Kita nilai dengan akreditasi sekolah itu. Akreditasi kita pertimbangkan. Termasuk kuota untuk masing-masing akreditasi ketika di SNMPTN," tutur Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair ini.

Selengkapnya...

2. Ahok: Pelaksana Tugas Bukan Gubernur, Plt Beda 

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritisi perombakan anggaran yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono. Menurut Ahok, tak semua tugas gubernur bisa diambil alih pelaksana plt gubernur.

"Plt bukan gubernur. Plt gubernur beda dengan gubernur. Tapi surat Mendagri menyatakan sama, ya sudahlah," kata Ahok di DPP Partai Serikat Indonesia (PSI), Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2016.

Sumarsono melakukan sejumlah perubahan di APBD DKI 2017. Di antaranya, merombak anggaran dana hibah Bamus Betawi dan dana hibah kepada TNI atau Polri.

Padahal, kata Ahok, ke depan dia yang harus mempertanggungjawabkan anggaran yang bukan hasil rancangannya. Ahok menyebut tak pernah ada komunikasi antara Ahok dan Sumarsono.

"Saya kan enggak boleh komunikasi sama SKPD, saya enggak komunikasi juga sama Pak Plt soal perubahan perubahan ini," kata dia.

Selengkapnya...

3. Aksi Bersyarat 2 Desember

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Rizieq Shihab menyepakati aksi 2 Desember tidak digelar di sepanjang Jalan Semanggi hingga Istana Merdeka.

"Alhamdullilah, melalui berbagai dialog dengan teman-teman yang bergabung di GNPF, akhirnya dicapai kesepakatan, yaitu ada beberapa alternatif di Istiqlal dan Lapangan Monas," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2016.

"Kesepakatan dilaksanakan di Monas dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 1 siang dalam bentuk kegiatan keagamaan, zikir, tausiah, dan diakhiri dengan salat Jumat," ujar Tito.

Tito berterima kasih dan mengapresiasi kesepakatan yang juga diterima pihak GNPF.

Inisiator GNPF MUI, Rizieq Shihab, setuju jika salat Jumat dilaksanakan di Monas. Namun, dia memberi satu syarat kepada Tito Karnavian.

Selengkapnya...