Ulil Demokrat: Tidak Ada Upaya Makar di Demo 2 Desember

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla heran dengan kemunculan isu makar pada demo 2 Desember. Sebab, menurut dia, secara objektif situasi politik menandakan pemerintah saat ini cukup kuat.

"Saya tidak tahu kenapa pemerintah sekarang takut sama makar, karena menurut saya tidak ada indikasi ke arah sana. Saya agak kurang paham mengapa muncul isu seperti ini," kata Ulil di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (1/12/2016).

Dia menilai pernyataan polisi ceroboh ketika mengumumkan adanya upaya makar, padahal tidak ada indikasi yang sungguh-sungguh mengarah ke sana.

"Ya paling demonstrasi saja. Selebihnya menurut saya tidak ada," kata pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) tersebut.

Ulil menilai saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo berada pada posisi yang kuat secara politik karena partai-partai sudah bisa dibujuk untuk menjadi bagian dari kekuatan pemerintah.

"Ada ancaman dari kelompok fundamentalis, tetapi itu sudah dari dulu, dari zaman pemerintahan sebelumnya juga sudah ada kelompok jihadis. Kelompok ini dari dulu impian mengubah pemerintahan Indonesia. Tetapi kenapa isu makar baru mencuat, apakah ada alasan spesifik, misalnya, saya kurang tahu," kata dia.

Ulil mengatakan mungkin saja kaum jihadis memanfaatkan demonstrasi tersebut tetapi tidak sampai ke arah makar.

"Menurut saya everything is controlled. Sehingga tuduhan makar agak di luar konteks," ucap Ulil.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya menjaga ketat aksi massa pada 25 November 2016 karena berpotensi mengandung upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengaku mendapat informasi ada penyusup di balik aksi tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito beberapa waktu lalu.

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum. Terlebih lagi, Tito mendapat informasi ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.