Jokowi: Saya Dukung Penuh Penguatan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum dan mencegah korupsi. Dia juga meminta adanya sinergi yang baik antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Saya mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional," ujar Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dia mengatakan, para koruptor masih banyak ditindak di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Meski demikian, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat.

"Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir," kata Jokowi.

Dia juga menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pada kenyataannya saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke-88.

Jokowi mengatakan, hingga saat ini sudah 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim dipenjara karena korupsi. Hal tersebut bukanlah hal yang patut dibanggakan.

"Jangan diberikan tepuk tangan untuk ini. Menurut saya, semakin sedikit yang dipenjara itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi," kata Jokowi.

Sebab, menurut dia, prestasi terbaik dari upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan ialah semakin baiknya bentuk pelayanan publik di Indonesia. Itu karena korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semua berjalan dengan efektif. Kalau kita lihat memang dari indeks daya saing kita, problem besar kita sebenarnya ada tiga. Yang pertama yang berkaitan dengan korupsi. Yang kedua yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur kita. Tiga hal besar ini memang yang harus kita atasi bersama-sama," Jokowi menandaskan.