Sepak Terjang 5 Hakim Sidang Kasus Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Utara telah menuntaskan pemeriksaan berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Langkah selanjutnya adalah menyidangkan kasus Ahok.

Sidang perdana kasus Ahok akan berlangsung Selasa, 13 Desember 2016, di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.

Juru bicara PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan, hakim sidang kasus Ahok berjumlah lima orang, termasuk ketua majelis hakim yang dipegang oleh Ketua PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto.

Menurut dia, Dwiarso sebelumnya lama menjabat sebagai ketua di PN Semarang dan Depok. Dwiarso juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Di PN Jakut, Dwiarso terbilang belum lama.

"Di sini (PN Jakut) baru dari Juni 2016. Beliau sudah mengikuti Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Kalau tanya perkara ditangani beliau apa saja, saya kurang hafal, bisa cek di Semarang," ujar Hasoloan kepada Liputan6.com, Senin 5 Desember 2016, di Jakarta.

Dwiarso pernah mengadili kasus mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih dan kasus mantan hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang, Asmadinata.

Empat anggota majelis hakim sidang kasus Ahok, adalah Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam, dan I Wayan Wirjana.

Penelusuran Liputan6.com, Jupriyadi pernah menjadi Ketua PN Tanjungpinang pada 2015. Dia hanya bertugas 10 bulan di sana, kemudian dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri 1A Jakarta Utara, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 864/Dju/SK/KP04.5/5/2016 tanggal 2 Mei 2016.

Sementara Abdul Rosyad pernah menangani kasus pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat. Adapun Joseph V Rahantoknam, pada 2015 menjadi ketua majelis hakim untuk sidang pelaku perusakan dalam kericuhan yang terjadi pada akhir Mei 2015 di Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, dengan terdakwa sembilan anggota Forum Betawi Rempug (FBR).

Terakhir, I Wayan Wirjana, adalah hakim yang pernah menangani kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Pada 2014 saat di PN Balikpapan, Wirjana menjatuhkan vonis 2 bulan kurungan dan denda Rp 3 juta terhadap Chairil Anwar, PNS yang terlibat politik dengan mengikuti kampanye.