Liputan6.com, Jakarta - Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, dia bukanlah gubernur kesayangan para pengembang properti.
Ahok mencontohkan, kini para pengembang kesulitan mendapat perizinan. Hal itu membuat banyak pengusaha atau pengembang membenci dirinya.
"Makanya orang suka menuduh saya gubernur pengembang, padahal banyak pengembang yang benci saya kok. Kenapa? Karena banyak izin (pengembang) saya tolak," ujar Ahok di Kawasan Cipete Selatan, Selasa 6 Desember 2016.
Advertisement
Saat beberapa kali blusukan ke daerah rawan banjir, Ahok menemukan bahwa salah satu penyebab banjir adalah perumahan yang baru dibangun di sekitar permukiman warga. Perumahan itu dilindungi tembok tinggi dan membuat saluran di dekat permukiman warga.
Saluran itulah yang meluap dan membuat rumah warga miskin di sekitarnya kebanjiran. Salah satu kasus, kata Ahok, adalah banjir di gang teratai, Cipete Selatan.
Menurut Ahok, sebelum era Jokowi-Ahok, pemberian izin pembangunan perumahan sangat mudah. Dulu izinnya gampang banget, nah di zaman kami baru saya larang. Kalau lihat konturnya rendah saya enggak akan izinkan," ujar Ahok.
Padahal, menurut Ahok, Jakarta Selatan merupakan kawasan yang permukaan tanah lebih tinggi dari Jakarta lain sehingga seharusnya tak ada lagi banjir.
"Jadi kalau perhatikan soal banjir ya, Jakarta Selatan itu harusnya enggak ada cerita banjir karena selatan itu lebih tinggi daripada utara, tapi sekarang banjir terjadi di selatan dan timur yang (daerahnya) tinggi," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Sebagai solusi untuk warga, selesai cuti kampanye, Ahok berjanji akan mengecek permasalahan ini. Jika terbukti pengembang perumahan salah, pengembang akan diminta membongkar saluran air mereka.
Solusi lain, Ahok menawarkan warga membuat sertifikat tanah gratis. Bila warga bersedia, Pemprov akan membangun rusun rasa apartemen di wilayah rawan banjir tersebut.
"Kalau sudah punya sertifikat mau diapakan kampung gitu padat? Kami mau tawarkan 2,5 kali perumahan, kami mau bangun apartemen. Sehingga semua kawasan itu tertata rapi tapi tidak dikuasai pengembang. Tapi tetap dimiliki orang kampung dan orang kampung juga untung," tandas Ahok.