Kaleidoskop 2016: Jenderal Tito, Pilihan Jokowi untuk Trunojoyo 1

Berbeda dari pencalonan nama Kapolri yang sebelumnya selalu ada suara pro dan kontra, untuk Tito Karnavian hampir tak terdengar suara penolakan atau kritikan. Baik itu dari sisi personal maupun rekam jejak yang bersangkutan selama bertugas di Polri.

Nama Tito Karnavian sebenarnya tidak masuk dalam daftar bursa calon Kapolri yang diusulkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polti ke Kompolnas dan kemudian diteruskan ke Presiden.

Meski begitu, ternyata Presiden punya sikap dan penilaian sendiri. Di luar nama yang diusulkan Wanjakti ke Kompolnas itu, Presiden memilih Tito yang merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1987 untuk menggantikan Badrodin Haiti sebagai Tribrata Satu.

DPR sudah berusaha mengumpulkan data tentang sosok Tito, untuk mengetahui rekam jejaknya sebagai pelayan masyarakat. Termasuk mencari tahu tentang kekayaan pribadi serta keluarganya.

DPR, misalnya, sudah menggelar rapat dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mencari data-data tersebut.

Ketua PPATK M Yusuf mengatakan, sejak 2004 sampai 2014, Tito memiliki 14 rekening di bank swasta. Tetapi semua sudah ditutup dan tidak ditemukan keanehan di dalamnya.

"Kami catat Beliau sejak 2004 sampai 2014 pernah miliki 14 rekening di bank swasta, semua sudah tutup, tidak ditemukan yang aneh. Tiga rekening di bank pelat merah, dua sudah tutup, satu enggak ada masalah," ungkap Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Juni 2016.

Begitu pula dengan rekening istri dan tiga anak Tito. Menurut Yusuf, juga tidak ditemukan keanehan di dalamnya.

"Rekening istri ada tiga bank, asuransi ada lebih dari tiga, tidak ditemukan yang aneh-aneh. Rekening anaknya ada tiga anak, masing-masing satu, tidak ditemukan sesuatu yang tidak wajar," jelas dia.

Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo juga mengatakan, harta kekayaan milik Tito selama menjadi polisi wajar. Tito juga rutin melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah itu.

"Pengaduan masyarakat di kami tidak ada. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Tito lapor dua kali, pertama November 2014 dan kedua November 2015. Rasanya harta kekayaannya tidak ada yang aneh," tegas dia.

Dari penelusuran LHKPN di situs http://acch.kpk.go.id, Kamis 16 Juni 2016, Tito terakhir kali melapor kekayaannya ke KPK pada 20 September 2014. Saat itu, jabatan yang masih diembannya, yakni Asisten Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri.

Dalam LHKPN di KPK, Tito yang masih menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu tercatat memiliki utang Rp 2,9 miliar lebih. Rincian utang itu dalam bentuk pinjaman barang sebesar Rp 2.917.785.000 dan dalam bentuk kartu kredit sebanyak Rp 76.000.000.

Total harta kekayaan lulusan terbaik Akademi Kepolisian angkatan tahun 1987 itu setelah dipotong utang adalah senilai Rp 10.291.675.823. Nilai harta kekayaan itu terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak.

Berdasarkan data KPK, jumlah harta tidak bergerak eks Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri itu mencapai Rp 11.297.741.000. Rinciannya, berupa tanah seluas 2.500 meter persegi di Palembang, Sumatera Selatan, yang berasal dari hibah perolehan tahun 1996 dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp 35.420.000.

Kemudian, tanah seluas 196 meter persegi di Kota Tangerang, Banten, yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 1999 dengan NJOP Rp 55.860.000. Lalu ada tanah dan bangunan seluas 600 meter persegi dan 36 meter persegi di Kota Palembang yang berasal dari hasil sendiri dan hibah perolehan tahun 2004 dengan NJOP Rp 147.010.000.

Juga ada tanah dan bangunan seluas 191 meter persegi dan 180 meter persegi di Kota Jakarta Selatan yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2004-2013 dengan NJOP Rp 728.385.000. Tanah seluas 308 meter persegi di Kota Palembang yang merupakan hasil sendiri perolehan tahun 2004 dengan NJOP Rp 142.912.000.

Kemudian, tanah dan bangunan seluas 720 meter persegi dan 100 meter persegi di Kota Palembang yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2004 dengan NJOP Rp 702.420.000. Tanah seluas 442 meter persegi di Kota Palembang yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2004 dengan NJOP Rp 205.088.000.

Tanah dan bangunan seluas 515 meter persegi dan 70 meter persegi di Kota Palembang yang berasal dari hibah perolehan tahun 2008 dengan NJOP Rp 280.610.000. Tanah seluas 665 meter persegi di Kota Palembang yang berasal dari hibah perolehan tahun 2008 dengan NJOP Rp 161.595.000.

Tanah dan bangunan seluas 307 meter persegi dan 207 meter persegi di Kota Jakarta Selatan yang berasal dari hasil sendiri dan hibah perolehan tahun 2003 dengan NJOP Rp 5.273.397.000.

Terakhir bangunan seluas 120 meter persegi di Kota Singapura yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2008 dengan NJOP Rp 3.000.000.000.

Untuk harta bergerak yang dimiliki eks Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya itu tercatat tidak banyak. Dalam LHKPN, Tito tercatat tidak memiliki alat transportasi, dan mesin lainnya. Di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya juga tidak ada.

Sedangkan harta bergerak lainnya hanya Rp 160.000.000. Benda bergerak lainnya itu berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 1991-2014 dengan nilai jual Rp 10.000.000. Kemudian logam mulia yang berasal dari hasil sendiri dan hibah perolehan tahun 1998-2006 dengan nilai jual Rp 150.000.000. Tito juga memiliki giro setara kas lainnya Rp 1.827.719.823.

Jadi total keseluruhan harta kekayaan Tito Karnavian sebelum utang yakni Rp 13.285.460.823. Sedangkan setelah dipotong utang sebanyak Rp 2.993.785.000, total harta kekayaannya menjadi Rp 10.291.675.?823.

Posisi Tito Karnavian sebagai Kapolri memang unik. Dibandingkan dengan perwira tinggi lainnya yang berbintang 3, dia merupakan yang paling junior. Banyak yang mengatakan, bahwa pengganti Badrodin Haiti harusnya dari angkatan 1983 atau 194, sementara Tito merupakan angkatan 1987.

Di atasnya masih ada beberapa senior lain seperti Irwasum Komjen Dwi Prayitno (angkatan 1982), Wakapolri Komjen Budi Gunawan (angkatan 1983), Kepala BNN Komjen Budi Waseso (angkatan 1984), dan Kabaharkam Komjen Putu Eko Bayuseno (angkatan 1984).

Selain itu, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri ternyata tidak memasukkan nama Tito dalam pengusulan nama calon Kapolri ke Presiden Jokowi. Bisa disimpulkan bahwa nama Tito semata-mata pilihan Presiden Jokowi dan bukan pilihan dari Polri.

Hanya ada tiga nama yang diusulkan Wanjakti Polri kepada Presiden melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Mereka yaitu Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Dwi Prijatno. Tidak ada nama Komjen Tito Karnavian dalam usulan Wanjakti Polri tersebut.

Namun, soal junior atau senior tersebut diyakini pihak Polri tak akan mengganggu tugas-tugas dari Tito. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menegaskan, seluruh anggota Polri, termasuk para perwira tinggi, siap menjalankan keputusan Jokowi.

"Jadi institusi kami, siapa pun pimpinan Polri yang diangkat secara sah oleh Presiden, meskipun pati masih junior. Itu harus tunduk dan takut," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Senin 20 Juni 2016.

Menurut dia, seluruh jajarannya mengenal sistem loyalitas struktural dan hirarki komando. Artinya, apa pun keputusan yang diambil pimpinan harus dijalankan sebaik-baiknya.

"Jadi Polri tunduk pada pimpinan, tunduk kepada hirarki yang berlaku dan tentunya memiliki landasan kerja, kode etik profesi dan disiplin. Yang tentunya tidak mempermasalahkan apakah junior atau senior," tegas Boy.

Hal senada juga disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam video khusus yang disebarkan melalui situs video miliknya di media sosial, Kamis 16 Juni 2016, SBY memuji Tito sebagai sosok luar biasa dan yakin Tito bisa mengemban tugas sebagai Kapolri meski terhitung junior dalam jajaran perwira tinggi Polri.

SBY menjelaskan, dalam promosi jabatan, ada 2 hal yang menjadi pertimbangan utama baik di institusi Polri maupun TNI, yakni kapasitas dan senioritas.

"Yang penting adalah kapasitas yang utama baru senioritas, sehingga dalam konteks ini tidak ada masalah jika Pak Tito pada saatnya nanti jadi Kapolri," ujar SBY.

Terkait kemungkinan ada senior-senior yang kecewa dengan pencalonan Tito, SBY tak memungkirinya. "Kecewa itu hak setiap orang, jangan dimarahi," tegas SBY.

Seorang junior menjadi pemimpin tertinggi di institusinya dan harus memimpin senior-seniornya, menurut SBY, bukanlah sesuatu yang baru. Dia pun pernah mengalaminya saat berkarier di TNI.

"Saya kan juga punya pengalaman ketika menjadi Pangdam II Sriwijaya yang domisilinya di Palembang, itu saya menggantikan pejabat lama yang 8 tahun lebih senior dibanding saya. Jadi 8 angkatan di atas saya. Komandan Korem dan dan para asisten kodam itu, ya senior-senior saya," papar SBY.

Pengalaman memimpin para seniornya, juga diungkapkan SBY saat dia menjabat Menko Polkam. "Para deputi itu senior-senior saya, tapi kami juga bisa bekerja dengan baik, saya menghormati benar kakak-kakak saya itu, senior-senior saya itu, meskipun Beliau deputi-deputi saya. Sebaliknya Beliau juga menghormati saya dan juga patuh terhadap instruksi dan arahan yang saya berikan," jelas SBY.

Karena itu, mengacu pada kepribadian dan gaya kepemimpinan Tito, SBY yakin Kepala BNPT itu akan mampu menjalankan tugas sebagai Kapolri.

"Kalau saya lihat kepribadian Jenderal Tito, gaya kepemimpinan Beliau, insya Allah bisa untuk mengatasi, tidak ada riak-riak terhadap pengangkatan Beliau sebagai Kapolri," ucap SBY.

Tito mengaku siap menjadi Kapolri meski harus melewati empat generasi di atasnya. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini, meski masih terhitung junior, dia punya kompetensi. Bahkan, Jenderal bintang tiga ini mengaku punya visi untuk mereformasi Polri.

Tito pun menjamin tidak akan ada konflik di internal Polri jika dia menjadi Kapolri. "Siapa pun pimpinan Polri, tradisi seperti ini, sistem kita, harusnya diikuti. Tapi yang berada di pucuk pimpinan Polri juga tidak boleh menunjukkan karakter leadership yang tak dapat diapresiasi oleh komunitasnya," ucap Tito sebelum rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan Jakarta, Kamis 16 Juni 2016.

Dia menegaskan, senioritas tidak akan menjamin adanya loyalitas dari bawahan. Sebab, banyak organisasi yang seniornya tidak bisa diikuti oleh juniornya.

"Banyak organisasi yang senior bisa saja tidak diikuti junior kalau tidak memberikan contoh dan komitmen yang baik. Sebaliknya, junior pun kalau memiliki keinginan, komitmen, dan menunjukkan tekad yang kuat mengakomodir kepentingan, juga dapat diikuti semuanya, termasuk senior-junior. Bukan itu yang nomor satu, tapi kualitas leadership," papar Tito Karnavian.

Sepanjang kariernya di kepolisian, Tito Karnavian kerap bersentuhan dengan kasus terorisme. Bahkan, kenaikan pangkat pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964 ini banyak ditopang oleh keberhasilannya dalam mengungkap kasus terorisme.

Tahun 2001, misalnya, Tito yang memimpin Tim Kobra berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra (mantan) Presiden Soeharto dalam kasus pembunuhan hakim agung Syafiudin. Berkat sukses menangkap Tommy, Tito termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa.

Tito juga termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Densus 88 Antiteror, yang melumpuhkan teroris Azahari Husin dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. Ia turut mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi komisaris besar polisi (kombes).

Tito dan sejumlah perwira Polri lainnya juga sukses membongkar konflik Poso dan meringkus orang-orang yang terlibat di balik konflik tersebut pada 2007.

Tito pula yang menjadi bagian dari para perwira yang bergabung dalam tim penumpasan jaringan terorisme pimpinan Noordin Mohammad Top tahun 2009.

Tak heran kalau jabatannya banyak bergelut di bidang kontra-terorisme. Kadensus 88 Anti Teror Bareskrim Polri (2009-2010), Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2011-2012), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (16 Maret 2016-13 Juli 2016).

Namun, bukan berarti Tito tak paham soal organisasi Polri serta masalah yang dihadapi Korps Bhayangkara. Hal itu bisa dilihat dari janji atau program yang dipaparkan Tito saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR.

"Program prioritas saya didasarkan pada situasi, keamanan dalam negeri, tuntutan masyarakat, program kapolri sebelumnya, dan lainnya, itu semua menjadi fokus," ungkap Tito di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 23 Juni 2016.

Kemudian, lanjut dia, memasuki tahun 2017, tantangan yang dihadapi Polri akan semakin berat, baik di bidang penegakan hukum, keamanan nasional, dan lainnya. Termasuk pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Sukseskan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019, masalah perbatasan, kebakaran hutan dan lahan, masalah anak, dan lain-lainnya. Lalu juga internal pembenahan, serta peningkatan soliditas internal dan pelayanan publik yang belum optimal. Kegagalan internal itu akan berdampak pada public trust," papar Tito.

Agar Polri tidak kehilangan kepercayaan dari publik, mantan Kapolda Papua ini pun menjanjikan reformasi internal di Polri. Lalu, tugas Polri melayani masyarakat juga akan dioptimalkan.

"Layanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo, dan berbasis teknologi informasi," kata Tito.

Selain itu, dia menjanjikan proses pelayanan publik yang sederhana alias tidak lagi berbelit-belit. Reformasi pelayanan publik ini dilakukan agar masyarakat mendapat kemudahan akses. Tak hanya itu, Kepala BNPT ini pun secara khusus juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan anggota-anggotanya.

"Peningkatan tunjangan kinerja. Di 2019 mencapai 100 persen. Sekarang baru 57 persen. Anggota Polri juga berhak menempati rumah dinas yang akan diperbanyak. Selain itu, ada juga program menambah rumah sakit khusus Polri," ujar dia.

"Lalu juga peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan di Papua," sambung dia.

Selain itu, Tito pun menjanjikan program wirausaha serta asuransi keselamatan kerja. Ada pula dukungan operasional untuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

Tito juga akan mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengisi Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Agar tidak menimbulkan kekisruhan internal, ia akan memberlakukan aturan tersebut secara bertahap.

"Ini harus bertahap. Saya tidak mau langkah saya menimbulkan kegoncangan. Jadi kita lakukan bertahap, bikin Perkap (Peraturan Kapolri), tingkat mana yang harus laporkan LHKPN. Nanti ada sistem di kepolisian, di Irwasum dibuatkan laporan," ujar Tito usai dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 Juli 2016.

Menurut Tito, mengisi LHKPN merupakan salah satu upaya untuk menekan budaya korupsi. Bila tidak dipatuhi, sanksi internal akan dijatuhkan.

"Bertahap ada sanksi internal, yang tidak mengirim sampai deadline, tidak boleh promosi, mutasi, dan sekolah," tegas mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito mengatakan akan segera membentuk tim untuk mengkaji masalah pengisian LHKPN ini. Untuk sementara, kewajiban ini akan ditujukan pada perwira atas, perwira tinggi dan menengah.

Selain itu, Tito ingin institusi Polri memiliki wajah yang lebih baik dari sebelumnya. Ia pun memerintahkan agar Kapolres dan Kapolsek untuk blusukan, tidak hanya sekadar memberi perintah saja.

"Ini yang saya harapkan, jadi harus rajin blusukan ke bawah. Ini akan saya dorong semua," kata Tito.

Dia juga menginginkan agar perilaku anggota Polri lebih humanis dan menjauhi korupsi. Namun, ia paham hal itu tidak bisa terjadi dalam satu malam, melainkan butuh waktu lama.

"Saya dan Bapak Wakapolri nanti akan memberikan arahan teknis apa yang akan dilakukan," jelas Tito.

Terkait dengan pelayanan publik, mantan Kapolda Metro Jaya ini akan mengutamakan pemanfaatan teknologi. Selain itu, proses rekrutmen pun akan diperketat agar institusi Polri mendapatkan anggota yang terbaik.

"Saya akan mendorong reformasi internal ini di dua hal yaitu, kultur yang lebih humanis, lebih dekat ke masyarakat, kemudian disiplin arogansi kewenangan harus ditekan semaksimal mungkin. Budaya yang non-koruptif itu menjadi target kita," tegas Tito.

Dia mengatakan institusi Polri juga akan mempertahankan hubungan baik dengan institusi lain, seperti TNI dan KPK.

"Sinergi antarlembaga akan kita lakukan baik dengan TNI, kemudian dengan lembaga-lembaga penegak hukum KPK," kata Tito.

Menurut dia, kunci utama menjaga hubungan baik yaitu dengan menjaga komunikasi, baik secara formal maupun informal.

"Saya tentu dari tingkat atas akan memberi contoh membangun hubungan dengan jajaran TNI, para pimpinan TNI, semua angkatan. Kemudian juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, KPK, lembaga peradilan, termasuk juga departemen kita," jelas Tito.