Cegah Politik Uang, KPK Harap Peran Aktif Penyelenggara Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan‎ sejumlah langkah untuk mencegah praktik politik uang dalam pilkada serentak. Salah satunya, diskusi dengan sejumlah partai politik agar membuat pilkada jadi berintegritas.

"Ada beberapa forum kita dengan parpol dalam rakernas parpol untuk mengingatkan mereka agar melakukan pilkada yang berintegritas," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Liputan6.com, Jumat (9/12/2016).

Saut mengatakan, KPK berharap peran penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu‎ serta aparat penegak hukum saling berkoordinasi dan saling meningkatkan peran masing-masing. Terutama menindak jika ditemukan adanya politik uang para calon kepala daerah.

"Itu sebabnya waktu acara dengan KPU dan Bawaslu di Palembang beberapa bulan lalu saya hadir dan minta agar Undang-Undang Pilkada 2016 dijalankan dengan baik," ujar dia.

"Kemudian saya juga minta agar meningkatkan peran Bawaslu yang harus koordinasi dengan KPU dan aparat penegak hukum, agar jangan ragu-ragu menindak. Mereka harus yakin firm juga dalam meneliti potensi transaksi, termasuk saat jalannya kampanye, karena KPK masuk pada pintu korupsi oleh aparat penegak hukum, tidak bisa masuk begitu saja," kata Saut.

Selain itu, KPK juga telah melakukan sejumlah kajian terkait dengan pemilu. Di mana rata-rata pemilih‎ memilih calon kepala daerah yang utama karena faktor integritas.

"Baru yang selanjutnya ideologi dan lain-lain," ujar Saut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berpikir dan mempertimbangkan masak-masak rekam jejak masing-masing calon sebelum memilih.