Komnas HAM: Kelompok Intoleran Sudah Berani Masuk Kampus

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu komisioner Komnas HAM di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu yang menjadi fokus dalam pertemuan itu adalah maraknya gerakan intoleransi di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, Presiden bersama Komnas HAM prihatin dengan menurunnya kualitas rasa saling menghormati antarsesama anak bangsa baik yang berbeda agama, suku, dan ras.

"Dan intoleransi itu rupanya menjalar menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis," kata Imdadun di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Desember 2016.

Intoleransi ini mulai dirasakan efeknya di tengah masyarakat. Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sudah mengalami penurunan drastis akibat gerakan intoleransi ini.

"Kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua," imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan pemerintah akan bertindak lebih tegas dalam menindak siapapun yang melanggar hukum terlebih mengatasnamakan agama. Upaya itu tentu disambut baik oleh Komnas HAM.

Untuk menanggulangi agar permasalahan ini tidak terus meluas, pemerintah berencana membentuk tim khusus. Tim ini nantinya yang akan meredam segala gerakan intoleransi dan radikal yang ada di Indonesia.

"Akan dibentuk tim khusus semacam task force untuk meng-handle penyebaran-penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamentalis, dan virus-virus kekerasan. Akan ada upaya sistematis untuk membendung itu. Selain penegakkan hukum. Jadi kalau ada kelompok intoleran melakukan pelanggaran hukum maka pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk menindak," jelas dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan tim itu memang sudah direncakan untuk dibentuk. Hanya saja, struktur dan tugas tim itu masih dalam pembahasan.

"Nanti dari Presiden yang menentukan. Dan bahkan Presiden katakan akan mencari juga dari kelompok-kelompok sipil. Dan juga dalam rangka penguatan nasionalisme dan kebangsaan. Bagaimana ideologi negara, Pancasila, jadi bersamaan dengan itu," kata Yasonna.