DKPP Terima 302 Pengaduan Pemilu Selama 2016

20161214-DKPP Gelar Refleksi dan Evaluasi Akhir Tahun-Jakarta — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memberikan sambutan pada kegiatan Outlok 2017 atau Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Rabu (14/12). Refleksi Akhir Tahun ini bertajuk Evaluasi dan Proyeksi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan acara DKPP Outlook 2017 Refleksi dan Proyeksi. Dalam kesempatan itu, anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyebut, sepanjang tahun 2016 pihaknya telah menerima cukup banyak pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia.

"Ada sebanyak 302 pengaduan. Jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan di tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan itu juga karena fungsi pengawasan DKPP berjalan cukup masif sampai daerah-daerah," ungkap Nur Hidayat saat memaparkan di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).

Ia menambahkan, pada 2015 lalu, jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk ke Sekretariat DKPP ada sebanyak 478. Sedangkan 2014 jumlah pengaduan yang masuk mencapaoi 879.

"Karena itu bertepatan dengan pemilihan legislatif dan presiden ketika itu kan," ucap Nur Hidayat.

Dalam laporannya, DKPP juga merilis lima daerah yang mengalami pengaduan terbanyak dan paling sedikit di tahun ini. Pengaduan terbanyak tahun 2016 terjadi di Provinsi Papua, yaitu 26 pengaduan. Kemudian diikuti dengan Provinsi Sumatera Utara dengan 24 pengaduan, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 22 pengaduan, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 22 pengaduan, dan Provinsi Aceh sebanyak 20 pengaduan.

"Sementara, lima provinsi yang menempati sebagai daerah yang paling sedikit melakukan pelaporan atau pengaduan adalah, Provinsi Gorontalo dengan 2 pengaduan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 pengaduan, Provinsi Kepulauan Riau 1 pengaduan, Provinsi Banten 1 pengaduan, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 pengaduan," papar dia.

Laporan Outlook 2017 DKPP ini dilakukan berdasarkan laporan yang masuk sejak 1 Januari sampai dengan 1 Desember 2016. Nur Hidayat memprediksi, pengaduan pelanggaran pemilu akan kembali memuncak pada pelaksanaan pilkada serentak Februari 2017.

"Seperti Aceh dan Jakarta itu kemungkinan akan mengalami banyak pengaduan yang masuk juga nanti," kata dia.

Dalam acara ini turut hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman.