KPK Imbau Warga Tak Pilih Kepala Daerah dari Dinasti Politik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata buka suara soal dinasti politik. Terutama menjelang digelarnya pilkada serentak pada 2017.

Salah satu dinasti politik yang kentara ada di Pilkada Banten. Saat ini, Andika Hazrumy yang merupakan anak terpidana kasus dugaan suap yang juga eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, maju dalam Pilkada Banten 2017.

Padahal, sejumlah anggota keluarga Atut juga menjadi pejabat di pemerintahan daerah itu, yakni Wali Kota Tangerang Selatan dan Bupati Serang. Karena itu Alex mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang berasal dari keluarga dinasti politik.

"Maju sih boleh saja kalau KPU meloloskan dia (Andika) sebagai calon. Tapi, jangan dipilih, masyarakat jangan memilih," ujar Alex ‎di Hotel Luansa, Jakarta, Rabu 14 Desember 2016.

Kata dia, rekam jejak keluarga atau dinasti politik di suatu daerah berpotensi rawan korupsi.‎

Selain Banten, Alex menyebut Cimahi, Jawa Barat sebagai contoh dinasti politik. Di mana Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tocija dan suaminya yang mantan Wali Kota Cimahi, Itoch Tocija jadi tersangka di KPK.

"Pokoknya jangan pilih kepala daerah yang dinasti politik," kata Alex.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo juga menyarankan masyarakat tidak memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik. Imbauan dikeluarkan setelah penangkapan Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya yang Wali Kota Cimahi periode 2002-2012, M. Itoc Tochija.

"Ke depan masyarakat harus mempertimbangkan betul dalam memilih kepala daerah. Harapan kita kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti seperti ini harus dipertimbangkan betul-betul, apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi," kata Agus dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat 2 Desember 2016.