Jokowi Kemungkinan Batal Hadiri Hari Bela Negara di Kota Padang

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemungkinan batal menghadiri Hari Bela Negara (HBN) di Sumatera Barat pada 19 Desember 2016 dan akan diwakilkan oleh salah seorang menteri di Kabinet Kerja.

"Rencana awal dihadiri Presiden. Namun ada kemungkinan batal," kata Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Kuswandi K di Kota Padang seperti dikutip dari Antara, Jumat (16/12/2016).

Menurut dia, informasi tersebut disampaikan dalam rapat persiapan Hari Bela Negara di ruang kerja Asisten III Sekretariat Provinsi Sumbar. Jika Presiden batal ke Padang, lanjut dia, maka rangkaian acara akan dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Kuswandi menginformasikan, peringatan HBN akan dipusatkan di Lapangan Imam Bonjol Kota Padang, dilanjutkan dengan rangkaian acara di antaranya lomba lari 10 K yang diikuti 15 ribu peserta serta kegiatan karnaval budaya.

"Dalam karnaval ini peserta akan menggunakan pakaian dan atribut bernuansa nasionalisme dan bela negara atau perjuangan," kata Kuswandi.

Hari Bersejarah

Sebelumnya, rencana kehadiran Jokowi dipastikan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah.

"Rencana kedatangan Presiden ini telah kami terima dari perwakilan Kementerian Pertahanan RI Kolonel Laut Syahril Bakri kemarin," kata Mahyeldi di Kota Padang, Rabu 14 Desember 2016.

Menurut dia, kedatangan Jokowi amat penting mengingat Hari Bela Negara memiliki kaitan dengan sejarah pemerintahan Indonesia.

"Hari Bela Negara tercetus karena adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumbar saat itu, sehingga menjadi bagian dari sejarah pemerintahan," kata Mahyeldi.

Sedangkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengemukakan, Hari Bela Negara adalah hari bersejarah yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi PDRI oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948.

"Hari Bela Negara (HBN) itu telah ditetapkan sejak tahun 2006 dan diperingati setiap tahun," kata Irwan.

Menurutnya, HBN merupakan sebuah bukti nyata peranan Sumbar dalam kancah sejarah bangsa Indonesia.

"Dengan adanya PDRI pada 1948 itu, dunia mengetahui bahwa negara Indonesia tidak bubar seperti yang dikabarkan oleh Belanda setelah menangkap Soekarno-Hatta. Pemerintahan Republik Indonesia masih berjalan meskipun kepala negara tertangkap," tegas Irwan.