Sweeping Ormas di Balik Fatwa

Kabar itu tiba-tiba saja menyeruak. Empat anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) ditangkap Satuan Reskrim Polda Jawa Tengah. Mereka diduga merusak saat sweeping di Restoran Social Kitchen, Solo, pada Minggu 18 Desember 2016.

Tak hanya merusak restoran, mereka juga diduga menganiaya pengunjung restoran.

"Selasa 20 Desember, polisi melakukan penangkapan terhadap 4 orang kelompok LUIS, pelaku perusakan dan penganiayaan di tempat hiburan malam Social Kitchen," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Dia menambahkan, keempatnya ditangkap pada Selasa 20 Desember di lokasi berbeda. Pelaku pertama yakni Ketua LUIS Edi Lukito ditangkap di Kelurahan Sumber sekitar Pukul 00.30 WIB.

Setelah mencokok Edi Lukito, polisi kemudian menangkap Joko Sutarto selaku advokat LUIS di rumahnya di Kusumodilagan, Pasar Klowon, Surakarta sekitar pukul 02.10 WIB. Lalu, Endro Sudarsono selaku Humas LUIS yang ditangkap sekitar Pukul 02.00 WIB di rumahnya di Ngruki Cemani, Grogol, Sukoharjo.

Tak berselang lama, pelaku lainnya yakni Salman Alfasisi yang merupakan pelatih Idhad LUIS juga diamankan di Surakarta pada pukul 05.46 WIB. Keempat pelaku, ujar Rikwanto, saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah.

"Selanjutnya tersangka langsung di bawa ke Polda Jateng," ungkap Rikwanto.

Dari keterangan saksi di lokasi, puluhan orang berjubah itu datang ke restoran dengan mengendarai sepeda motor. Setelah tiba, mereka langsung masuk dan merusak beberapa barang di dalam restoran.

Bukan hanya melakukan perusakan, mereka juga memukul beberapa pengunjung restoran. Beberapa pengunjung itu pun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.

Belakangan, lima anggota LUIS (bukan 4 seperti berita sebelumnya) akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka.

"Ya, sudah ditetapkan tersangka. Sudah dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan," kata Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Selasa (20/12/2016).

Dia menambahkan, kelima tersangka yakni Ketua LUIS Edy lukito, Sekretaris LUIS Yusuf Suparno, Humas LUIS Hendo Sudarsono, pelatih idhad LUIS Salman Alfarisi, dan advokad LUIS Joko Sutarto masih diinterogasi penyidik Polda Jawa Tengah.

Kelimanya dijerat dengan Pasal 351 tentang Penganiayaan dan terancam hukuman penjaran di atas lima tahun. "Kita kenakan Pasal 351 ya. Tentang penganiayaan dan pengeroyokan," ungkap Rikwanto.

Menanggapi ulah ormas ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bakal melakukan langkah-langkah penindakan terhadap ormas yang bertindak berlebihan. Mendagri Tjahjo Kumolo pun meminta peran kepala daerah memperhatikan ormas yang ada di wilayahnya masing-masing.

"Tadi Pak Kapolri bilang juga akan melakukan langkah-langkah (tegas), bahwa yang meresahkan masyarakat akan ditindak. Kepolisian harus proaktif," ucap Tjahjo di Universitas Negeri Jakarta, Senin 19 Desember 2016.

Menteri dari PDIP ini menyebut pihaknya tidak bisa serta merta membubarkan suatu ormas yang melakukan pelanggaran. Menurut Tjahjo, sanksi terhadap ormas diatur undang-undang sehingga pihaknya tidak bisa langsung membubarkan ormas yang melanggar.

"Membubarkan ormas itu beda dengan mendaftar. Mendaftar dengan online bisa, lalu dia harus memiliki asas Pancasila. Setelah mendaftar, dia teriak-teriak anti-Pancasila. Itu ada peringatan-peringatan yang panjang. Karena di undang-undang ada tahapan sampai ke Mahkamah Agung," paparnya.

Selain itu, Tjahjo mengaku memiliki kendala untuk menindak ormas-ormas. Rata-rata ormas lebih banyak terdaftar di Pemda sehingga sulit diinventarisir.

"Problemnya ormas-ormas itu tidak tercatat di Kemendagri, tapi secara lokal. Makanya itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah setempat setiap gubernur dan pemda setempat, kapolres dan kejaksaan. Koordinasi kepolisian dan dan kejaksaan harus diperlukan," tegas Tjahjo Kumolo.

Tak kurang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merasa gusar dengan fatwa MUI yang dijadikan pembenar oleh sejumlah ormas untuk merazia ruang-ruang publik. JK menilai, setiap fatwa hanya terikat pada pribadi umat. Aturan ini juga tidak bisa ditegakkan oleh ormas dengan sweeping.

"Aturan itu kan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Aturan agama selalu untuk diri sendiri. Penegakan hukumnya dosa, neraka. Bukan penegakan hukumnya harus di-sweeping," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa kemarin.

Wapres menegaskan, fatwa MUI itu terikat pada pribadi umat. Bila dilanggar hukum agama yang berlaku. Tapi, penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan cara sweeping oleh ormas. Sebab, kewenangan sweeping hanya dimiliki kepolisian.

"Tidak bisa dong, yang begitu tidak bisa. Itu fungsi polisi itu," JK memungkas.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan sweeping dengan alasan apa pun. Mengingat kewenangan melakukan sweeping ada pada aparat kepolisian.

"Tindakan untuk langsung melakukan hal seperti itu (sweeping), sebaiknya tak dilakukan masyarakat, ormas atau siapa pun. Karena yang berhak melakukan itu kan aparat penegak hukum," kata Lukman di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Masyarakat diimbau untuk langsung melaporkan segala hal yang bertentangan dengan aturan kepada kepolisian. Biarkan kepolisian yang bekerja karena memang kewenangan ada para mereka.

"Jadi atas dasar apa pun kalau di antara kita ada yang merasa ada hal hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak selayaknya, ya sebaiknya laporkan saja kepolisian. Kepolisian lah yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama hukum," ujar Lukman.

"Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan tanpa landasan hukum. Dan hanya aparat hukum kita karena ada dasar hukumnya," imbuh politisi PPP itu.

Sementara Menko Polhukam Wiranto mengatakan, permasalahan ini sedang diteliti lebih dalam terkait permasalahan ini. Pada dasarnya ormas apa pun tidak boleh melakukan sweeping.

"Sebuah ormas melakukan sweeping itukan tidak dibenarkan oleh hukum. Sweeping itu kalau ada pelanggaran sesuatu oleh aparat keamanan yang resmi. Ini dipelajari. Nanti ada satu proses tersendiri. Nanti kita beritahukan," pungkas Wiranto.

Melihat banyaknya kritikan yangb dialamatkan terjadap ormas, membuat MUI buka suara. Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin menyatakan menolak keras ormas apa pun yang melakukan sweeping dengan dalih menegakkan fatwa tersebut.

"Sejak dahulu sampai sekarang dan kapan pun, MUI tidak akan berikan toleransi kepada masyarakat atau ormas untuk melakukan eksekusi dan sweeping, karena yang berhak pemerintah," tegas Ma'ruf di kantornya, Jakarta, Selasa kemarin.

MUI juga meminta pemerintah agar melindungi umat Islam yang dipaksa menggunakan atribut non-muslim saat perayaan Natal oleh perusahaan-perusahaan.

"Kami minta pemerintah yang melindungi masyarakat atas pemaksaan menggunakan (atribut non-muslim). Karena itu kami tidak pernah toleransi sweeping," ujar Ma'ruf.

Dia pun berpesan agar ormas memberikan sosialisasi dan edukasi yang baik dengan masyarakat, dan bukan melakukan sweeping. "Ormas itu hanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," Ma'ruf menegaskan.