Suap 6 Politikus dan Pejabat Sepanjang 2016

Liputan6.com, Jakarta - Kasus korupsi ternyata belum menunjukkan kata usai. Buktinya, sepanjang 2016 serangkaian kasus korupsi menyeruak ke permukaan. Lakonnya tidak lain dan tidak bukan adalah para politikus dan pejabat kementerian dan lembaga, yang memang bertugas membuat komitmen perjanjian alias kontrak dengan pihak swasta.

Bahkan boleh dibilang 2016, sebagai tahunnya korupsi. Alasannya sederhana, banyaknya kasus korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus korupsi tersebut, diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT).

Memang, masih bisa diperdebatkan 2016 merupakan tahun korupsi. Hal ini jika melihat sebaran korupsi, aktor yang terlibat, besaran uang yang dikorupsi. Simak saja pada 2015, kasus korupsi yang diawali dengan OTT tidak sebanyak tahun ini. Tapi jika melihat duit yang dikorupsi terbilang fantastis yakni, rata-rata dalam satuan miliar.

Sedangkan pada 2016, secara kuantitas banyak. Lakonnya pun beragam. Tapi bicara kualitas dalam arti nominal yang dikorupsi bervariasi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dari kepala daerah tingkat terendah Wali Kota hingga hakim panitera. Namun sekali lagi, anggota dewan yang terjerat kasus korupsi tetap mendominasi dan tentunya nominal yang diduga dikorupsi pun fantastis.

Liputan6.com menghimpun kasus korupsi sepanjang 2016. Namun karena banyaknya kasus korupsi, dibatasi pada aspek nominal yang dikorupsi dan aktor yang diduga melakukan korupsi. Sebab, sekali lagi, aktor adalah peran utama dalam lakon korupsi. Tentu juga pihak-pihak terkait, yakni swasta. Selain itu, faktor jabatan atau pengaruh patut diduga menjadi semacam pelicin untuk korupsi.

Berikut para politikus dan pejabat yang keta OTT KPK karena diduga korupsi sepanjang 2016:

1. Suap di Awal Tahun Kader PDIP Damayanti

Penangkapan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti merupakan operasi tangkap tangan pertama yang digelar Agus Rahardjo cs. Damayanti, seorang politikus PDI Perjuangan, ditangkap di Jakarta pada Rabu 31 Januari 2016.

Damayanti diciduk karena diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Dia ditengarai menerima suap total Rp 8,1 miliar. Suap diterima tiga kali masing-masing 328 ribu dolar Singapura, Rp 1 miliar dalam mata uang dollar Amerika Serikat, dan 404 ribu dolar Singapura.

KPK juga turut mencokok dua stafnya, Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini. Praktik suap menyuap ini dilakukan agar Damayanti mengusahakan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk proyek jalan di Maluku.

Belakangan, KPK mengembangkannya ke pihak lain. Penyidik telah menetapkan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Pelaksana Jalan IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustari sebagai tersangka.

Terkait putusan ini, mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP mengaku masih mempertimbangkan untuk banding atau tidaknya. Sementara KPK mengaku ikhlas Damayanti divonis 4 tahun 6 bulan. Lembaga antirasuah itupun tidak akan menempuh upaya hukum yakni banding.

2. OTT Raperda Reklamasi Teluk Jakarta

Pada waktu yang hampir bersamaan, KPK juga menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra M Sanusi. Ia adalah adik kandung Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik itu ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja lewat anak buahnya, Trinanda Prihantoro.

Selain Sanusi, KPK menangkap anak buah Sanusi, Gerry Prasetya dan Trinanda. Sementara Ariesman menyerahkan diri ke KPK keesokan harinya. Dari nama-nama itu, hanya Gerry yang tidak dijadikan tersangka oleh KPK.

KPK juga mencegah bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan anaknya, Richard Halim Kusuma bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah karena KPK masih membutuhkan keterangannya dalam pengembangan kasus ini.

Penangkapan sang anggota dewan ini menjadi yang perhatian publik tersendiri. Karena belakangan kerap menyeret-nyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

3. Kader Demokrat Kena OTT

Satgas KPK kembali bergerak dan menangkap tangan a‎nggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu ditangkap di rumah dinas anggota DPR, kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Sebelum menangkap pria berkepala plontos itu, KPK lebih dulu menangkap staf Putu bernama Novianti di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat serta Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Suprapto.

Pada saat bersamaan, KPK juga menangkap pengusaha bernama Yogan Askan di Padang, Sumatera Barat, serta Suhemi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Suap kepada Putu ini diduga untuk memuluskan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar senilai Rp 300 miliar. Sedianya, Putu disuap agar mengusahakan anggaran proyek tersebut didanai lewat APBN Perubahan 2016.