Refleksi PPP, Antara Pancasila, Terorisme dan Radikalisme di 2016

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati menilai ideologi Pancasila sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dilaksanakan secara konsisten. Hal itu disampaikannya saat acara Refleksi Akhir Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 Fraksi PPP DPR/MPR RI.

Reni menyebut, ideologi Pancasila yang menegaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dapat menjadi jawaban berbagai problematika bangsa dan negara.

Namun menurutnya, saat ini terdapat gangguan dan hambatan terhadap
NKRI. Pihaknya melihat meski reformasi membawa manfaat bagi masyarakat, namun dalam implementasinya juga membawa 'penumpang gelap' reformasi.

"Fraksi PPP mencermati meledaknya ujaran kebencian dan hilangnya kesantunan dalam berkomunikasi baik di ruang publik maupun media sosial adalah ekses reformasi. Ekses tersebut bila dibiarkan dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat," ungkap Reni di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 28 Desember 2016.

Oleh karena itu, kata Reni, Fraksi PPP meminta seluruh pihak agar kembali kepada nilai-nilai agama dan Pancasila serta budaya asli Indonesia dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan. Anggota Komisi X DPR ini pun meminta aparat penegak hukum untuk mengedepankan proses mediasi, musyawarah, dan perdamaian seperti yang tercantum dalam Pancasila.

"Fraksi PPP siap bersama pemerintahan Jokowi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Baik dalam bentuk sosialisasi sebagai anggota DPR RI maupun dalam pembentukan badan atau lembaga pemantapan nilai-nilai Pancasila," ucap dia.

Terkait dengan terorisme dan radikalisme, kata Reni, PPP menyoroti kedua hal tersebut. Ia pun meminta aparat hukum dan keamanan agar dalam pemberantasan terorisme dapat bekerja maksimal untuk mengajukan para terduga kasus terorisme ke pengadilan  daripada upaya paksa keamanan.

"Lebih jauh lagi, Fraksi PPP melihat adanya upaya paksa yang berlebihan dapat menimbulkan dendam dan memelihara spiral kebencian. Kondisi ini dapat menumbuhsuburkan radikalisme terutama di kalangan muda. Karena itu PPP berkeyakinan penegakan supremasi hukum yang konsisten akan dapat memendam benih-benih radikalisme," papar dia.

Fraksi PPP, lanjut Reni, meminta pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi, baik kepada pemerintah pusat atau pun daerah. Ia pun memuji kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2016 ini.

"Kami secara khusus memuji pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi seperti pembangunan TransPapua yang ikut dikerjakan oleh anggota TNI meski menghadapi ancaman keamanan," beber Reni.