PPP Nilai 2016 Bukan Tahun Gemilang Legislasi DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati menyebut jika pada 2016 ini bukanlah merupakan tahun yang bagus dan gemilang dalam fungsi legislasi DPR RI.

"Agenda legislasi di 2016 kami Fraksi PPP menganggap bukan tahun gemilang dan menggembirakan dalam proses legislasi," ungkap Reni di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 28 Desember 2016.

Hal itu dikarenakan, kata Reni, PPP melihat perkembangan dalam pembahasan beberapa UU tidak begitu signifikan. Ia pun memberikan contoh soal RUU Minuman Beralkohol (Minol).

"RUU Minol yang sudah cukup lama, sampai hari ini masih dalam pembahasan. Padahal kami sadari masalah akibat minol sudah sangat meningkat, jatuhnya korban meninggal, kekerasan, kecelakaan lalu lintas," ucap dia.

Namun, seakan tak patah arang, Reni mengaku Fraksi PPP telah mengusulkan RUU Pendidikan Diniyah. UU itu diharapkan untuk melengkapi RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan juga RUU Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan.

"LGBT tidak sesuai dengan ajaran agama dan pilar-pilar negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika," kata dia.

Reni berharap, RUU LGBT diharapkan dapat berjalan seiring dengan UU Pelarangan Kekerasan Seksual (PKS). Dia berharap banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak beberapa waktu belakangan ini tidak lagi terulang di tahun 2017 nanti. Karena itu, Reni menegaskan agar pembahasan RUU PKS dapat diselesaikan secepatnya.

"Agar warga yang rentan akan kekerasan seksual, seperti anak-anak dan kaum perempuan terlindungi oleh negara," jelas Reni.