Liputan6.com, Bandar Lampung: Sebanyak ratusan mahasiswa dari 21 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung, menduduki Gedung DPRD Provinsi Lampung, di Teluk Betung, Bandar Lampung, sejak Kamis pekan ini. Mereka meminta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2002 direvisi. Alasannya, anggaran untuk pembangunan tadi masih lebih kecil ketimbang anggaran untuk anggota Dewan dan pejabat pemerintah daerah. Mereka bertekad terus bertahan hingga 4 Februari mendatang, saat pengesahan RAPBD 2002. Menurut rencana, mereka juga akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, bila RAPBD tersebut tetap disahkan. Demikian hasil pantauan SCTV di lokasi unjuk rasa, Jumat (25/1).
Menurut para mahasiswa, pejabat pemda dan DPRD telah melakukan kejahatan anggaran demi kepentingan pribadi. Karena itu, mereka memaksa fraksi-fraksi menandatangani pernyataan kesediaan merevisi RAPBD 2002 Lampung. Menanggapi tuntutan ini, Wakil Ketua DPRD Lampung Azib Zanim berjanji bakal mengagendakan revisi RAPBD dalam pembahasan tahap ketiga Sabtu siang ini.
Dalam RAPBD 2002 tercantum biaya pemeliharaan rumah gubernur mencapai Rp 164 juta dan belanja berbagai barang kebutuhan sebesar Rp 4 miliar. Selain itu, anggaran untuk pembelian cenderamata tamu para pejabat teras pemda yang mencapai Rp 675 juta juga dinilai terlalu besar. Total RAPBD Provinsi Lampung 2002 ini mencapai sebesar Rp 466,197 miliar atau meningkat 13 persen dari dana APBD 2001. Sementara target pemasukan hanya dicantumkan sebesar Rp 418,485 miliar dengan pengeluaran Rp 429,421 miliar. Defisit anggaran diperkirakan mencapai hampir Rp 11 miliar.
Aksi protes serupa juga pernah digelar Forum Rektor Swasta dan Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung, beberapa waktu silam [baca: RAPBD 2002 Lampung Diprotes]. Mereka menyoroti pencantuman pos kepentingan pemda sebesar Rp 73,8 miliar dalam RAPBD 2002. Jumlah itu terlalu besar mengingat belanja pembangunan dan publik hanya sebesar Rp 107,6 miliar.(DEN/Bisri Merduani)
Menurut para mahasiswa, pejabat pemda dan DPRD telah melakukan kejahatan anggaran demi kepentingan pribadi. Karena itu, mereka memaksa fraksi-fraksi menandatangani pernyataan kesediaan merevisi RAPBD 2002 Lampung. Menanggapi tuntutan ini, Wakil Ketua DPRD Lampung Azib Zanim berjanji bakal mengagendakan revisi RAPBD dalam pembahasan tahap ketiga Sabtu siang ini.
Dalam RAPBD 2002 tercantum biaya pemeliharaan rumah gubernur mencapai Rp 164 juta dan belanja berbagai barang kebutuhan sebesar Rp 4 miliar. Selain itu, anggaran untuk pembelian cenderamata tamu para pejabat teras pemda yang mencapai Rp 675 juta juga dinilai terlalu besar. Total RAPBD Provinsi Lampung 2002 ini mencapai sebesar Rp 466,197 miliar atau meningkat 13 persen dari dana APBD 2001. Sementara target pemasukan hanya dicantumkan sebesar Rp 418,485 miliar dengan pengeluaran Rp 429,421 miliar. Defisit anggaran diperkirakan mencapai hampir Rp 11 miliar.
Aksi protes serupa juga pernah digelar Forum Rektor Swasta dan Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung, beberapa waktu silam [baca: RAPBD 2002 Lampung Diprotes]. Mereka menyoroti pencantuman pos kepentingan pemda sebesar Rp 73,8 miliar dalam RAPBD 2002. Jumlah itu terlalu besar mengingat belanja pembangunan dan publik hanya sebesar Rp 107,6 miliar.(DEN/Bisri Merduani)