Catatan Dinasti Politik di Indonesia

banner dinasti politik — Dinasti Politik di Indonesia (Liputan6.com/Deisy)

Liputan6.com, Jakarta Kasus dugaan korupsi Bupati Klaten, Sri Hartini terkait promosi jabatan semakin memperlihatkan rawannya tradisi dinasti politik. Sri Hartini menjadi Bupati Klaten menggantikan posisi suaminya di periode sebelumnya. Selain kasus Bupati Klaten, dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah juga berakhir dengan kasus korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo pernah menyarankan tidak memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik. Menurut Agus, kepala daerah yang sering disebut dinasti seperti ini harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi.

Dinasti politik banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari dua generasi hingga keluarga kandung saling mendominasi posisi kepemimpinan daerah. Berikut beberapa catatan dinasti politik di Indonesia:

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Infografis
Dinasti Politik