Hotel Alexis dalam Pusaran Pilkada DKI

Perbincangan seputar Alexis pun menjalar hingga ke luar arena debat. Cagub petahana nomor urut 2 Calon Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan ia tidak berwewenang menutup Hotel Alexis, Jakarta Utara. Penutupan sebuah tempat tempat hiburan yang melanggar aturan, menurutnya, harus memiliki bukti.

"Kalau yang prostitusi belum ada bukti. Narkoba bisa (dibuktikan), tes darah atau kencing (air seni) ketahuan. Kalau orang melakukan seks bagaimana orang ketahuan?" kata Ahok di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 16 Januari 2017.

Jika ada bukti, ia menambahkan, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dengan tegas menutup tempat hiburan tersebut. Bukti nyatanya, contohnya, adalah ditutupnya diskotek Stadium dan Mile's.

"Saya sampaikan, semua tempat hiburan, kalau ketahuan pakai narkoba dua kali, pasti saya tutup. Saya enggak peduli namanya apa. Kalau terbukti melanggar, kami tutup," tegas Ahok.

Atas dasar itulah, ia mengaku tidak memiliki rencana menutup hotel Alexis. Salah satu ukurannya, ia menjelaskan, adalah sulitnya prostitusi dibuktikan ketimbang penyalahgunaan narkoba.

"Enggak ada rencana penutupan. Begitu saja. Jadi adil. Kenapa Alexis, Anda malah ribut? Kan katanya banyak pelacuran. Kamu ada bukti enggak? Kasih saya bukti," tandas Ahok.

Tidak hanya para cagub, Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur DKI Jakarta Sumarsono juga ikut mengomentari. Baginya, Hotel Alexis masuk dalam kategori tempat hiburan bersayap.

"Itu tempat hiburan bersayap, ada live music dan ekses-ekses lainnya," kata Sumarsono, Yogyakarta, Sabtu 14 Januari 2017.

Kendati begitu, ia menegaskan, tidak ada pejabat DKI yang berkunjung ke Alexis. Sebab, menurutnya, alexis tergolong tempat hiburan kelas atas.

Pria yang akrab disapa Soni juga membantah jika pihaknya tebang pilih dalam memberantas tempat prostitusi.

"Silakan saja menilai, tetapi yang jelas Pemprov konsisten," tegas Sumarsono.

Di Jakarta, ia menjelaskan, pemberantasan prostitusi dan narkoba jelas prosedurnya.

Menurut dia, prosedur pemberantasan prostitusi dan narkoba di Jakarta jelas. Ia menyebutkan, surat peringatan pertama diberikan kepada tempat hiburan yang terbukti melakukan kegiatan tersebut. Jika tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan surat peringatan kedua sekaligus penutupan.

"Kalau ada yang belum ditutup berarti baru sampai surat peringatan pertama," ucap Sumarsono.