Liputan6.com, Jakarta Di awal tahun 2017, Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla semakin serius membenahi pembangunan, khususnya di daerah perbatasan. Salah satu rencana itu akan dilakukan dengan melibatkan peran TNI.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dengan hadirnya TNI di daerah perbatasan akan menimbulkan rasa aman serta kehidupan perekonomian baru. Hal ini berdampak pada kehidupan baru.
"Kalau wilayah perbatasan kita itu sekarang ini kan kosong, hampir telanjang. Dengan adanya konsep baru, militer berada di perbatasan, akan menumbuhkan kehidupan baru di sana,” ucap Wiranto di Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.
Advertisement
Menurut dia, hal ini sudah dibicarakan para petinggi TNI, termasuk Panglima. Persoalan itu dibahas para petinggi TNI saat Rapat Pimpinan atau Rapim di Cilangkap, Jakarta Timur.
“Sudah dibincangkan bersama-sama. Sekarang ini sedang direncanakan. Dalam waktu singkat semoga rencana itu sudah dapat kita ekspose,” tandas Wiranto.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, hal ini semata-mata untuk menjabarkan arahan program kerja Presiden Jokowi untuk membangun dari perbatasan.
Diketahui, dalam Nawa Cita ketiga disebutkan Pemerintah Jokowi-JK akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Ini akan menjabarkan arahan program kerja Presiden Jokowi. Memperbaiki perbatasan, juga harus membangun kawasan perekonomian. Wajah perbatasan kita ingin seperti itu," ujar Wiranto.
"Selain itu, pengamanan ada pos-pos TNI. Jadi untuk menunjang konsep itu, TNI melalui Menko Polhukam, tidak hanya akan melakukan penguatan di Pulau Jawa saja, tapi sudah mulai keluar,” imbuh Tjahjo.
Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menjelaskan, pembangunan perbatasan dengan melibatkan TNI tidak ada masalah. Semua itu tinggal menunggu Panglima TNI yang mau memutasikan anggotanya.
"Kalau mereka mau dimutasi tidak ada masalah. Daerah siap saja," pungkas Hadi.