Heboh Kunjungan Pengurus MUI ke Israel

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK angkat bicara terkait kunjungan Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh dan beberapa anggotanya berkunjung ke Israel 

"Soal MUI saya belum dengar kabarnya, kalau negara seperti Israel yang tidak ada hubungan diplomatik, yang tidak boleh berkunjung itu biasanya pejabat negara, jadi nanti di paspornya tertulis tidak boleh mengunjungi Israel," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat 20 Januari 2016.

JK menjelaskan, meskipun pejabat negara dilarang mengunjungi Israel, masyarakat sipil Indonesia banyak sekali yang berkunjung untuk berziarah.

"Kalau orang biasa itu, banyak sekali yang berkunjung ke sana untuk pergi berziarah, Kristen berziarah ke sana, Islam ke Masjid Al Aqsa, itu rutin," kata dia.

Dia mengaku pernah mengunjungi Israel saat tidak menjabat di pemerintahan. "Gus Dur pernah ke sana, saya pernah ke sana, tapi dalam posisi bukan pejabat," ucap JK.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan MUI agar jangan sampai kunjungan pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016," kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

"Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas," kata Abdul Kharis.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

"Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel," kata Abdul.

Wakil Ketua Komisi I DPR Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin mengingatkan kebijakan Indonesia adalah mendukung penuh upaya perjuangan kemerdekaan Palestina terhadap penjajahan Israel. Karena itu, ia menegaskan, setiap warga negara Indonesia harus mengikutinya tanpa terkecuali.

"Sikap Indonesia tegas bahwa tetap ingin memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka penuh. Semua kebijakan itu harus diikuti jangan sampai terganggu," kata Hasanuddin, di Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Hasanuddin mengatakan, dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina semakin ditegaskan dengan kehadiran perwakilan Indonesia dalam acara Konferensi Pembebasan Palestina di Paris, Prancis pada pekan lalu.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan kehadiran Istibsyaroh bertemu presiden Israel itu membawa nama institusi MUI atau atas nama pribadi yang bersangkutan.

"Kalau mengundang lembaga kepada yang bersangkutan atas nama pribadi, tidak mungkin karena yang ditemuinya adalah presiden Israel," ujar dia.

Hasanuddin menilai, harus ada klarifikasi yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban kepada MUI karena tidak mungkin pribadi atau seorang turis bisa bertemu presiden.

Menurut dia, masyarakat harus tahu dahulu kebijakan politik Indonesia terhadap Palestina bahwa sejak Indonesia merdeka, kebijakan Indonesia sama yaitu tidak seorang pun pejabat negara Indonesia yang diizin pemerintah berkunjung ke Israel.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan agar semua pihak hati-hati terhadap lobi Israel untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Indonesia.

"Biasanya lobi-lobi zionis ini kuat sekali mau pengaruhi orang yang dianggap bisa jadi simbol penerimaan Israel," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Menurut Fahri, Indonesia dengan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatis. "Yang perlu disadari kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga kunjungan perwakilan MUI itu menunjukkan penghinaan bagi pendiri bangsa Indonesia," ujar dia.