BNPT RI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok Teken MoU Penanggulangan Terorisme

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme melalui penandatanganan MoU oleh Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Menteri Keamanan Publik RRT Wang Xiaohong pada hari ini, Rabu (1/11/2023). (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Menteri Keamanan Publik RRT Wang Xiaohong pada hari ini, Rabu (1/11/2023).

Rycko menjelaskan, MoU tersebut untuk menegaskan kembali hubungan yang erat antar kedua negara, sekaligus menunjukkan pentingnya kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok dalam mendorong perdamaian serta stabilitas serta keamanan di kawasan dan sekitarnya dalam terciptanya kesejahteraan bersama masyarakat internasional.

"Kerja sama kita dalam melawan terorisme tidak hanya penting untuk kepentingan nasional kita, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama masyarakat internasional," ujar Rycko melalui keterangan tertulis, Rabu (1/11/2023).

Menurut dia, kedua negara berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya dengan kerjasama di bidang informasi, pengalaman, praktik terbaik, serta melakukan program peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keamanan dalam penanggulangan terorisme.

"Selain itu, melalui MoU ini diharapkan Indonesia dan Tiongkok dapat saling belajar untuk mendorong kesuksesan program deradikalisasi. Saya sangat optimis bahwa perjanjian ini akan terlaksana dengan efisien dan menyeluruh," jelas Rycko.

Sementara itu, Menteri Keamanan Publik RRT Wang Xiaohong mengapresiasi kerja sama dengan Indonesia. Wang Shaohong mengatakan, Indonesia merupakan mitra penting dalam bidang anti terorisme.

"Tiongkok selalu menganggap Indonesia adalah mitra yang penting dalam anti terorisme, sejak MoU pertama (dengan BNPT) tahun 2014 sudah banyak hasil, saya ingin secara komprehensif meningkatkan kerja sama kita dalam anti terorisme," kata Wang Shaohong.

Tindak lanjut MoU menjadi prioritas kedua negara. Menteri Keamanan Publik RTT pun yakin dengan kerja sama yang baik ini, Indonesia dan Tiongkok dapat melawan terorisme.

Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar membuka Kawasan Terpadu Nusantara, yang menjadi wadah bantuan ekonomi bagi mantan narapidana kasus terorisme. Kawasan di Desa Harumansari, Garut, tersebut, sekaligus juga akan menjadi objek wisata alam dan tempa...

2 dari 3 halaman

BNPT RI Ajak Humas Pemerintah Bangun Kewaspadaan Nasional Mulai dari Desa Siaga Jelang Pemilu 2024

BNPT RI melalui Forum Bakohumas menyebarluaskan informasi dan mengedukasi humas pemerintah dalam membangun kewaspadaan nasional menjelang tahun politik 2024 atau Pemilihan Umum (Pemilu 2024) yang dimulai dari lingkup pemerintah terkecil atau desa. (Ist)

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melalui Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menyebarluaskan informasi dan mengedukasi humas pemerintah dalam membangun kewaspadaan nasional menjelang tahun politik 2024 atau Pemilihan Umum (Pemilu 2024) yang dimulai dari lingkup pemerintah terkecil atau desa.

"Melalui Forum Tematik Bakohumas BNPT RI hari ini, kami mensosialisasikan bahwa BNPT telah menginisiasi Desa Siap Siaga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional dari bahaya ancaman radikal terorisme. Semoga humas pemerintah yang tersebar mulai tingkat pusat hingga daerah, dapat ikut menggaungkan secara optimal komunikasi publik terkait program kesiapsiagaan nasional, Desa Siap Siaga," ujar Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, Humas BNPT RI melalui Bakohumas juga berupaya menciptakan persamaan persepsi antara BNPT dan Kementerian/Lembaga mengenai pentingnya membangun kewaspadaan Nasional bersama terhadap radikalisme dan terorisme untuk menciptakan tahun politik 2024 yang aman dan damai.

"Kita harus memiliki kebulatan tekad untuk secara bersama - sama dapat mencapai sasaran yang sama yaitu amannya Pemilu 2024 dari isu-isu yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat," ucap Bangbang.

Lebih lanjut, Sestama BNPT RI ini menjelaskan kewaspadaan nasional perlu dibangun dari desa yang merupakan unit terkecil pemerintahan.

3 dari 3 halaman

Perlunya Bangun Kewaspadaan Nasional

Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel memberikan pesan damai dengan menggelorakan anti kekerasan membangun perdamaian dan harmoni dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Istimewa)

Menurut Bangbang, apabila kewaspadaan nasional dapat dibangun dengan baik di tingkat desa, maka akan dapat berperan penting dan efektif dalam meningkatkan kewaspadaan hinggal ke level yang lebih tinggi seperti di tingkat kota/kabupaten hingga nantinya sampai di tingkat nasional.

"Melalui Desa Siap Siaga diharapkan kewaspadaan nasional ini tidak hanya tumbuh di kota-kota besar saja tetapi juga di desa-desa yang merupakan tingkat pemerintahan terkecil dari struktur pemerintahan yang ada sehingga nanti kalau kesiapsiagaan, kewaspadaan desanya kuat otomatis nanti kabupaten/kotanya kuat provinsinya kuat secara nasional pun akan kuat," tegas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sekaligus Ketua Bakohumas Usman Kansong mendukung penuh program Desa Siap Siaga.

Usman menilai, membangun kewaspadaan nasional dari desa sangat penting dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman dan lancar bebas dari ancaman radikalisme dan terorisme.

"Kegiatan ini penting jelang pemilu 2024. Dalam Bakohumas ini kita koordinasikan humas pemerintah untuk ikut menggaungkan program BNPT terkait dengan desa Siap Siaga sehingga tumbuh kesadaran dan kepedulian masyarakat desa untuk waspada dengan radikalisme dan terorisme," jelas dia.

Dalam Forum Tematik Bakohumas ini, BNPT RI mengundang puluhan Kementerian/Lembaga yang ikut berperan aktif mendukung program Desa Siap Siaga melalui penyebarluasan informasi kepada stakeholder masing-masing di Kementerian/Lembaga/Daerah.