DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Terorisme Secara Tertutup

Liputan6.com, Jakarta Panitia Khusus (Pansus) Terorisme DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) dengan pemerintah. Selama pembahasan, DPR dan pemerintah menyepakati melakukan secara tertutup.

"Pembahasan kita sepakati tertutup. Kan ini ada TNI, Polri, dan lembaga-lembaga negara.‎ Ini kan sangat sensitif, ya, (kalau terbuka) nanti akan banyak penafsiran macam-macam dalam pembahasannya," kata Ketua Pansus Terorisme DPR Muhammad Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2017.

Kendati dilakukan tertutup, Syafi'i menegaskan, isi rapat bisa diakses oleh para anggota pansus, staf ahli, atau bahkan kesekretariatan pansus. "Karena pembahasan kan menyangkut banyak lembaga, itu yang harus kita jaga," ujar dia.

Untuk hari ini, Syafi'i mengatakan, rapat pembahasan telah menyetujui tujuh daftar inventaris masalah (DIM) dari total 115 DIM. Namun, dari ketujuhnya masih ada yang alot, dan kini pembahasannya ditunda sementara untuk dibahas di akhir. Di antaranya soal judul dan konsiderasi UU Terorisme.

"Tentang judul masih pending, karena ada yang menginginkan penanggulangan ada yang ingin tetap pemberantasan. Kemudian yang masih belum diselesaikan itu soal konsederasi UU Terorisme ini masuk kejahatan serius atau extraordinary crime. Yang beralasan kejahatan serius, karena dalam statuta Roma ini dinyatakan kejahatan serius bukan extraordinary," dia memaparkan.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pemerintah juga menyampaikan adanya perubahan DIM. Dalam DIM sebelumnya kebanyakan bicara soal penindakan, sedangkan DIM yang sekarang ada masukan soal pemberantasan.

"Nah, yang dimaksud pemberantasan adalah pencegahan, penindakan, dan pemulihan, itu kan usulan baru," ujar dia.

Dalam pembahasan revisi UU Terorisme, Syafi'i melanjutkan, lebih mendorong perlunya leading sector dalam memimpin pemberantasan terorisme. Kata dia, semua fraksi juga sudah sepakat menunjuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi pimpinanya.

"Yes, BNPT, bukan Polri atau TNI. Itu kesepakatan kita semua fraksi. Misalnya di sini bom, di situ bom, nah ini siapa yang pegang koordinasinya? Makanya kita mau penguatan BNPT tadi.‎ Nah, lalu bagaimana pasukannya? Di situ ada Polri dan TNI," dia menguraikan.

Karena itu, Syafi'i mengatakan, penguatan BNPT akan dibahas juga dalam pansus ini dengan pembuatan UU untuk BNPT. Sebab, selama ini lembaga tersebut hanya berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

"KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu saja pakai undang-undang, masa BNPT pakai Perpres," Syafi'i menandaskan.