Bentuk Sentra Pertanian, TNI Diminta DPR Buka Data Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono mengatakan pihaknya akan meminta data-data keberhasilan TNI dalam kemitraan dengan Kementerian Pertanian di bidang pertanian. Salah satunya terkait rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) oleh TNI.

"TNI belum memberikan data-data kepada Komisi IV DPR, sehingga bisa saja nanti melalui panitia kerja pengawasan yang telah dibentuk oleh Komisi IV mengundang juga TNI," ujar Ono di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Ono mengaku mendapatkan masukan ketika reses mengenai adanya pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kelompok tani di daerahnya, sehingga banyak program terkait oangan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.

Menurut dia, membangun pertanian menuju visi kedaulatan pangan dengan kompleksitas masalahnya tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian saja.

"Kami masih banyak menemukan program-program pertanian dari Pemerintah Pusat atau Kementan salah sasaran. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa," ujar Ono dilansir dari Antara.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai rencana TNI membentuk SP3T seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut.

Menurutnya, Selama ini TNI dianggap berhasil mengawal program Kementerian Pertanian khususnya program swasembada padi. Hal itu terbukti dengan tidak adanya impor beras yang dilakukan pemerintah hingga akhir 2016.

"Karena itu diharapkan Babinsa juga bisa difungsikan lebih maksimal dengan membentuk SP3T sebagai mata telinga pemerintah untuk mengurai persoalan petani," kata dia.

Dia menilai peran TNI sangat baik ketika Indonesia belum memiliki sistem pendataan masalah pertanian namun apabila sistem tersebut sudah terbangun maka peran TNI harus menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan pada 2017.

"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," kata Gatot.

Gatot mengatakan pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi, misalnya mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan.