Setuju Ambang Batas 20 Persen, Golkar Ingin Capres Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar setuju dengan usulan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen atau 25 persen suara sah nasional.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, hal ini dinilai dapat memperkuat sistem presidensial, di mana dukungan politik baik di parlemen dan pemerintahan terhadap presiden akan cukup kuat.

Ia menyampaikan, pihaknya telah bersiap-siap membentuk koalisi dalam menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2019. Golkar sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk kembali maju menjadi capres di periode kedua.

"Dan salah satu caranya adalah dari awal kita sudah ancang-ancang tentang pembentukan koalisi," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Idrus menjelaskan, penjajakan koalisi ini sudah harus dipersiapkan sejak jauh hari agar segera bisa menyusun proyeksi pemenangan di pemilu legislatif dan presiden. Ia menambahkan, langkah pembentukan koalisi ini sekaligus memastikan dukungan presiden terpilih itu kuat di parlemen.

"Dari 10 partai peserta kalau ada tambahan, mungkin 12 atau 13, ini semua sudah harus dari awal melakukan koalisi, sehingga diproyeksikan koalisi ini akan memenangkan pertarungan baik Pileg maupun Pilpres," papar Idrus.

Idrus menegaskan, angka ambang batas 20 persen itu tidak akan menghambat hak politik warga negara. Syarat ambang batas itu akan menghadirkan para calon pemimpin Indonesia yang berkualitas.

"Ini adalah sebuah tuntutan format politik yang kita inginkan dari awal. Jadi kita tidak bisa semua calon bisa (maju). Dari awal sudah harus ada seleksi. Tentu seleksi harus melalui partai diawali pembentukan koalisi itu," ujar dia.

Terkait wacana pembentukan koalisi, Idrus menyebut Golkar membuka diri bagi partai-partai yang mendukung Jokowi. Sejauh ini, ia mengatakan, baru Partai Hanura yang memberikan sinyal akan bergabung dalam koalisi memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Pertama Partai Golkar dalam Rapimnas 28 Juli 2016 telah menetapkan Jokowi sebagai capres. Maka titik simpulnya nanti ada pada Jokowi. Yang mendukung Jokowi, ya kita berkoalisi. Kalau enggak salah Hanura sudah mendukung sebagaimana disampaikan Pak Wiranto," terang Idrus.