Menko Puan: 1,4 Juta Warga Akan Terima Bantuan Non-Tunai di 2017

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menggelar rapat koordinasi tingkat menteri tentang penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT). BPNT merupakan konversi sebagian dari program beras sejahtera (Rastra).

Ini sesuai arahan Presiden Jokowi yang meminta seluruh bantuan sosial harus dalam bentuk nontunai dan berintegrasi dalam satu kartu. Sehingga pemerintah mudah mengontrol bila ada penyimpangan.

"Setiap tahun penerima rastra sekitar 15,5 juta. Pada 2017 ini akan dilakukan uji coba kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat atau keluarga di 45 kota dan enam kabupaten di Indonesia," kata Puan Maharani di Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Menurut dia, dalam penyaluran pangan nontunai ini akan melibatkan penjual makanan kelontong yang telah diverifikasi oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi minimal warung makanan di pasar dan toko-toko bahan pokok tersebut sudah berjualan minimal selama dua tahun. Sehingga pedagang pasar ataupun kelontong tidak akan mati dengan kehadiran e-warung," ujar Puan.

Puan juga mengungkapkan jumlah penerima manfaat program bantuan pangan nontunai pada 2017 mencapai 1,4 juta jiwa. Jumlah itu meningkat dibanding 2016 sebanyak 1,25 juta jiwa.

Puan menjelaskan, bantuan pangan nontunai merupakan program yang dikomparasi dari sistem subsidi pangan, seperti penyaluran beras sejahtera (rastra). Dalam program ini, penerapannya memakai sistem akses e-Warong melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Nilai Bantuan

Nilai bantuan dalam program ini, jelas Puan, sebesar Rp 110 ribu per bulan. Masyarakat penerima manfaat hanya bisa menukarkan dengan produk pangan dan bahan pokok. Bantuan distribusi pangan melalui KKS akan disalurkan melalui 7.733 e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan agen yang berbasis toko maupun RPK (Rumah Pangan Kita).

Lebih jauh, Puan menjelaskan program bantuan pangan nontunai ini memiliki banyak keunggulan karena masyarakat miskin diberikan kebebasan memilih jenis pangan yang akan dibeli dengan menggunakan KKS.

"Dan dalam uji coba, masyarakat memilih beras premium daripada beras medium, meskipun harga beras premium lebih mahal daripada harga medium. Mereka akan bawa kartu combo atau KKS dan bisa menukar membeli beras dan telur juga makanan primer lain seperti gula dan minyak. Kita pertimbangkan nutrisi dan kesehatan masyarakat harus dipenuhi," lanjut Puan Maharani.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah menyatakan akan membentu agen-agen ataupun warung sebagai agen tambahan. Nantinya juga akan ada pendampingan terhadap agen-agen tersebut.

"Karena harapan kita mereka tidak hanya menerima bantuan tetapi mereka juga sudah bisa mulai menabung," ujar Muliaman.

Karena itu, masyarakat akan lebih terbuka dalam layanan jasa perbankan yang lainnya. "Program infusi keuangan memang sudah menjadi cita-cita pemerintah bahwa semua orang akan masuk dalam layanan jasa keuangan," ucap Muliaman.