Hanura Minta Pemerintah Hentikan Kerja Sama dengan Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Hanura Farid Alfauzi mengaku tersinggung dengan sikap arogan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim yang marah-marah kepada temannya sesama wakil rakyat, Mochtar Tompo. Apalagi, kata Farid, aksi kasar Chappy itu dilakukan di Parlemen.

Ia menilai tindakan Chappy sebagai bos PT Freeport Indonesia sama saja menghina bangsa Indonesia. Pasalnya, kata dia, kehadiran Chappy di DPR mewakili korporasi minerba asal Amerika Serikat tersebut.

"Tindakan arogansi yang ditunjukkan Presdir PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim seusai rapat dengan komisi VII DPR merupakan bentuk penghinaan terhadap bangsa dan negara. Tidak seharusnya pejabat perusahaan yang mewakili korporasi luar negeri bertindak semaunya sendiri bahkan mengkasari anggota DPR yang wewakili rakyat Indonesia di gedung parlemen yang terhormat," ujar Farid di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Ketua kelompok fraksi (Kapoksi) Partai Hanura di DPR ini meminta pemerintah membuka mata atas perilaku Chappy. Oleh karena itu, Farid pun mendesak pemerintah agar segera memutus seluruh kerja sama dengan PT Freeport Indonesia sampai waktu yang tidak ditentukan sebagai protes atas tindakan Chappy.

"Ini Freeport benar-benar menginjak harga diri bangsa. Chappy yang sebenarnya mewakili korporasi tidak mengindahkan etika saat melaksanakan tugasnya melakukan rapat bersama dengan anggota parlemen Indonesia. Kami meminta agar pemerintah memutus segala bentuk kerja sama dengan Freeport," paparnya.

Tak hanya itu, dia bahkan mendesak Chappy beserta perwakilan PT Freeport Indonesia segera meminta maaf kepada Mochtar, DPR, dan pemerintah.

"Kami fraksi Hanura segera menggalang dukungan untuk membentuk Panja Chappy dan Freeport. Kami juga fraksi Hanura segera menyurati pimpinan DPR supaya mendukung usaha yang akan kami galang. Karena, tidak ada alasan korporasi internasional yang selama ini mengeruk keuntungan di negeri kita justru menghina bangsa dan negara yang kita cintai ini," tukas Farid.

Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim.

Mukhtar mengatakan, hal tersebut terjadi setelah selesainya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR dengan 12 perusahan tambang, termasuk PT Freeport Indonesia.

"Awalnya saya mau memberikan salam, tetapi tangan saya ditampik," ucap Mukhtar kemarin.

Politikus Hanura ini makin tak terima dengan perilaku Presiden PT Freeport ini lantaran dia mengucapkan kata-kata yang tak mengenakkan dengan menunjuk-nunjuk.

"Kau jangan macam-macam. Mana saya tidak konsisten, saya konsisten," ucap Mukhtar menirukan ucapan Chappy.

Penjelasan Chappy

Chappy menyatakan, tidak ada pemukulan yang dilakukannya kepada Tompo. Yang terjadi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP)‎ Komisi VII dengan perusahaan tambang, termasuk Freeport, berjalan dengan kondusif dan konstruktif.

"Tidak benar adanya pemukulan," kata Chappy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Chappy mengatakan, saat Tompo menghampirinya, mantan Kepala Staff Angkatan Darat tersebut mempertanyakan tanggapan Tompo terkait ketidakkonsistenan Freeport dan meminta untuk menunjukkannya.

"Saya sangat menghargai Komisi VII DPR atas masukan dan pertanyaan yang konstruktif, yang diajukan oleh para anggota dewan," tuturnya.

Chappy pun meminta maaf atas perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi setelah rapat tertutup tersebut selesai. Menurut dia, perbuatan tersebut adalah hal yang tidak diinginkan pihak mana pun.

"Dengan tulus, saya ‎memohon maaf kepada Komisi VII DPR RI atas polemik yang terjadi," tutur Chappy.