JK: E-KTP Diduga Palsu Asal Kamboja Mungkin untuk Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, rombongan Komisi II DPR mendapati adanya KTP elektronik atau E-KTP palsu asal Kamboja. Hal ini didapat saat Komisi II menggelar sidak ke Kantor Bea Cukai Rawamangun, Jakarta Timur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, segala yang bentuknya ilegal pasti salah. Tapi dia tidak yakin bila E-KTP atau tanda pengenal palsu asal Kamboja itu digunakan untuk kepentingan pilkada.

"Memang maksudnya kalau untuk pilkada, harusnya besar-besaran. Tapi yang kita lihat hanya beberapa puluh, terlalu riskan kalau sedikit itu. Tapi bisa juga terjadi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Memang banyak modus yang bisa dilakukan dari pemalsuan KTP ini. Namun menurut Wapres, bisa saja E-KTP itu digunakan untuk kejahatan di luar pilkada.

"Kemungkinan lainnya untuk buka rekening dengan KTP palsu, kemudian untuk tabungan rekening itu bisa terjadi. Itu ada juga ATM-ATM itu bisa menipu," imbuh JK.

Hanya saja, JK menilai efek dari pemalsuan ini tidaklah besar bila dilihat dari jumlah temuannya. Paling tidak, KTP palsu ini digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan.

"Kalau hanya jumlah puluhan itu efeknya tidak besar, ada juga efeknya tapi menurut saya itu untuk penipuan," ucap JK.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan langsung menindaklanjuti informasi tentang adanya E-KTP palsu dari Vietnam dengan mengunjungi kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dan Kantor Dirjen Bea Cukai.

Hasilnya, ditemukan 38 buah e-KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) palsu, yang dalam manifest tertulis tanda pengenal yang dikirim dari Kamboja.

"Kalau dilihat motifnya lebih ke arah kejahatan ekonomi, silakan ditindaklanjuti pihak lain," ucap Zainudin saat dihubungi, Jakarta, Jumat.