Sejumlah Anggota DPRD Mogok Kerja Bisa Ganggu Pembangunan Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PKB, PKS, PPP, dan Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta melakukan boikot menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kembali aktif menjadi gubernur.

Empat fraksi akan menolak rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov, selama tidak mendapat kejelasan atas status Ahok saat ini.

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, niatan untuk memboikot atau mogok kerja, yang dikumandangkan sebagian kecil anggota DPRD DKI adalah hal yang tercela dan cenderung di luar mekanisme.

"Merusak tatanan kerja DPRD DKI. Keinginan sepihak yang tidak berpayung hukum jelas, mau dijadikan sebagai alasan dan provokatif untuk menggagalkan pembangunan di Jakarta," ucap Bestari kepada Liputan6.com, Minggu (19/3/2017).

Bestari menyarankan agar anggota DPRD bisa lebih bijak dalam bersikap dan tidak membuat kegaduhan. Serta tak menjadikan kasus tersebut kental dengan aroma politik Pilkada.

"Janganlah DPRD ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu dengan tujuan pemenangan paslon walaupun harus dengan mengorbankan kepentingan masyarakat," jelas Bestari.

Dia menegaskan, Fraksi Nasdem menolak pemboikotan atau rencana mogok kerja yang akan dilakukan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. "Nasdem terdepan untuk membela kepentingan pembangunan bagi warga Jakarta," pungkas Bestari.