Jokowi Sebut Demokrasi Kebablasan, Apa Kata KPU?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro tak menampik praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan. Lembaga penyelenggara pemilu itu mencatat masyarakat masih belum sepenuhnya memahami demokrasi.

Hal ini disampaikan Juri untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut saat ini demokrasi di Indonesia sudah keblabasan.

"Tentu Presiden punya penilaian dari banyak sumber. Presiden juga punya banyak referensi untuk membuat evaluasi tentang jalannya demokrasi di Indonesia," kata Juri di kantor Bawaslu RI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

Menurut dia, berdasarkan pernyataan Jokowi itu, berarti perjalanan demokrasi di Indonesia masih jauh.

"Kita bisa tangkap pesan presiden bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih jauh. Masih harus diperjuangkan," kata Juri.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun demokrasi. Salah satunya dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan jujur, adil, langsung dan tanpa intervensi.

"Mari kita perbaiki demokrasi itu. Tidak hanya pada sisi kebebasan tapi demokrasi juga harus pertimbangkan penegakan hukum dan pertanggungjawaban sehingga bebas tapi bertanggung jawab," ucap Juri.

Saat acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura, Jokowi menyebut demokrasi di Indonesia sudah kebablasan.

Jokowi mengatakan kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah keluar dari yang semestinya.

"Apakah demokrasi kita sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab, iya, demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," tegas Jokowi.

Dia mengungkapkan, praktik demokrasi politik telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, sekterisme, dan terorisme, serta yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Penyimpangan praktik demokrasi ini mengambil bentuk nyata seperti akhir-akhir ini adanya politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan)," ujar Jokowi.