Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap pemerintah daerah dan swasta ikut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya.
Menurut dia, peran serta pemda dan swasta penting, karena sangat mustahil pengentasan kemiskinan bisa dilakukan jika hanya mengandalkan pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), tanpa penguatan dan kontribusi daerah melalui APBD.
Baca Juga
"Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah wajib hukumnya, karena kalau hanya dari APBN enggak nutut (cukup). Ambil contoh Kota Semarang yang mengalokasikan APBD untuk memperluas jangkauan penerima bantuan sosial, dan sudah diintegrasikan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," ujar Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/3/2017), di Jakarta.
Advertisement
Menurut Mensos, masalah kemiskinan saat ini paling besar terjadi di perdesaan. Jumlahnya hampir dua kali lipat lebih tinggi dari perkotaan, dan pada umumnya disumbang oleh sulitnya akses terhadap peluang dan kesempatan.
Semakin jauh dan terpencil lokasi sebuah desa dari kota, maka akan semakin sulit bagi penduduk desa tersebut untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sementara sumber daya ekonomi yang ada di wilayah tersebut juga sangat terbatas. Alhasil, tingkat kesejahteraan di wilayah desa atau pinggir tidak kunjung meningkat.
"Jadi tidak heran kalau hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di desa hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan di kota," papar Khofifah.
Ditambahkan oleh Khofifah, faktor lain yang juga menyebabkan naik turunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yakni bencana alam. Tidak sedikit masyarakat yang tadinya sudah sejahtera, kembali miskin setelah bencana alam melanda dan menyebabkan seluruh harta benda serta sumber daya ekonomi yang dimiliki hancur atau musnah.
Pada kesempatan ini, Mensos Khofifah optimistis strategi keuangan inklusif yang diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan secara luas, akan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.