Jaksa: 49 Persen Anggaran E-KTP Dinikmati Para Pejabat

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 49 persen anggaran dari kasus e-KTP dinikmati sejumlah nama-nama besar di DPR. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan kasus pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Siguharto.

"Khususnya Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin," ujar JPU KPK Irene Putrie saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (9/3/2017).

Irene menjelaskan, ketiga nama tersebut beberapa kali melakukan pertemuan dengan pengusaha Andi Agustinus, alias Andi Narogong. Andi memilih bertemu mereka lantaran dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang bisa menyetujui anggaran e-KTP.

Dalam dakwaan, Irene menerangkan, dari beberapa kali pertemuan disepakati DPR akan menyetujui anggaran pengadaan e-KTP sesuai grand design 2010, yakni kurang lebih Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar.

"Dengan kompensasi Andi Agustinus alias Andi Narogong akan memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ungkap Jaksa Irene.

Setelah anggaran tersebut disepakati, lanjut Jaksa Irene, sebanyak 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil proyek. Sisanya, 49 persen, atau sejumlah Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan.

Pembagian Uang

Dari 49 persen itu (kasus e-KTP) dibagikan kepada beberapa pejabat di Kemendagri termasuk terdakwa sebesar Rp 365,400 miliar atau tujuh persen. Untuk anggota Komisi II DPR, 5 persen atau sejumlah Rp 261 miliar.

Untuk Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau Rp 574.200.000.000, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, 11 persen atau Rp 574.200.000.000. "Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan 15 persen atau Rp 783 miliar," ujar Irene.

Selain kesepakatan mengenai pembagian keuntungan, dalam pertemuan tersebut juga disepakati rekanan proyek tersebut adalah BUMN. Hal tersebut dianggap lebih mudah dalam hal pengaturan pelaksanaan proyek.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, September-Oktober 2012, di ruang kerja Mustoko Weni di gedung DPR, Andi memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dengan maksud agar Komisi II dan Banggar DPR menyetujui anggaran untuk pengadaan dan penerapan e-KTP.

Dengan perincian, kata jaksa, untuk Anas USD 500 ribu, yang diberikan melalui Eva Ompita Soraya. Pemberian tersebut merupakan kelanjutan pemberian yang dilakukan pada April 2010 sejumlah USD 2 juta yang diberikan melalui Fahmi Yandri.

Menurut jaksa, sebagian uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar biaya akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung. Selain untuk kongres, sebagian lagi diberikan kepada Khatibul Umam Wiranu, anggota Komisi II DPR, USD 400 ribu, Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah USD 100 ribu.

"Yang kemudian dibelikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser B 1 MJH," kata Irene.

Pada Oktober 2010, lanjut jaksa, Andi kembali memberikan USD 3 juta kepada Anas, Arief Wibowo sebesar USD 100 ribu, Chaeruman Harahap sebesar USD 550 ribu, Ganjar Pranowo sebesar USD 500 ribu, Agun Gunandjar Sudarsa USD 1 juta, Mustoko Weni USD 400 ribu, Ignatius Mulyono USD 250 ribu, Taufik Effendi USD 50 ribu dan Teguh Djuwarno USD 100 ribu.

Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran proyek e-KTP, Andi beberapa kali juga memberikan uang kepada pimpinan Banggar DPR di ruang kerja Setnov, lantai 12 gedung DPR dan ruang kerja Mustoko Weni.

Yakni untuk Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng USD 1,4 juta, Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir dan Olly Dondokambey masing-masing USD 1,2 juta, Tamsil Linrung USD 700 ribu.  

Selain itu, pada Oktober 2010 sebelum masa reses, Andi kembali memberikan USD 500 ribu kepada Arief Wibowo untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR. Perinciannya Ketua Komisi II USD 30 ribu, tiga Wakil Ketua Komisi II masing-masing USD 20 ribu, sembilan  Kapoksi masing-masing USD 15 ribu. Dan 37 anggota Komisi II DPR masing-masing USD 5 ribu sampai dengan USD 10 ribu terkait kasus e-KTP.