Respons Polri Ketika Tak Lagi Dianggap Lembaga Terkorup

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengapresiasi hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International.

"Beberapa waktu lalu, ada survei dari masyarakat transparansi, bahwasanya saat ini Polri menduduki rangking kelima dalam peringkat terkorup. Kami apreasiasi kepada hasil survei tersebut," kata Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Namun, Rikwanto memastikan Polri saat ini tengah berupaya memperbaiki diri. Pembenahan yang dilakukan, kata dia, mencakup di internal dan eksternal.

"Seperti kami upayakan peningkatan kesejahteraan personel. Seperti perumahan, tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, pendidikan, dan lain-lain," ucap dia.

Rikwanto menambahkan, Polri saat ini juga tengah gencar melakukan penindakan terhadap anggotanya, terutama yang terlibat pungutan liar (pungli).

Oleh karena itu, ucap Rikwanto, pihaknya bersama instansi lain membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli guna mencegah terjadinya praktik haram tersebut.

"Tindakan nyata di lapangan, sudah sangat banyak sampai ratusan yang sudah kita OTT," ujar Rikwanto.

Di sisi lain, Rikwanto memastikan pihaknya juga tak segan memberikan reward atau penghargaan kepada anggota berprestasi. Sehingga, penghargaan ini dapat memicu anggota Polri lebih baik dalam menjalankan tugas.

"Kemudian kepada anggota yang lakukan pelanggaran baik itu disiplin, kode etik, sampai kepada pidana, kita segera lakukan penindakan. Kita tidak segan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan, apabila kasusnya berat kita lakukan pemberhentian dengan tidak hormat," kata dia.

Upaya pembenahan dan perbaikan di tubuh Polri, diakui Rikwanto memang bukan tugas yang mudah. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk turut mengawasi polri.

"Namun demikian kami upayakan. Supaya masyaraka juga turut menjaga, turut menginformasikan, turut menegur, apabila ada anggota polri yang melaksanakan tugas ada yang kurang tepat," tandas Rikwanto.

Sebelumnya, DPR dinilai sebagai lembaga paling korup oleh responden dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017. Survei ini diadakan oleh Transparency International dengan jumlah 1.000 responden di 31 provinsi.

Dalam survei yang digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017 ini diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR sebagai lembagai paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50 persen, dewan perwakilan rakyat daerah 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen.

Sementara, sedikit kabar baik bagi korps kepolisian, yang pada 2013 menempati peringkat satu dalam daftar lembaga negara yang dianggap paling korup namun kini turun ke peringkat lima.

Peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko, mengatakan persepsi masyarakat terhadap polisi membaik karena reformasi di tubuh Polri dapat dirasakan masyarakat.