Menelusuri Muara Dana Sedekah Umat 212

Liputan6.com, Jakarta - Polri masih terus menyelidiki dana sedekah umat yang disumbangkan untuk aksi ormas Islam 2 Desember 2016 lalu yang populer dikenal dengan aksi 212. Dana sedekah umat tersebut diberikan kepada Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Ketika menggalang dukungan dana, Ketua GNPF Bachtiar Nasir mengaku bekerja sama dengan Yayasan Keadilan untuk Semua. Sebab, GNPF pada saat itu belum memiliki rekening sendiri untuk menampung dana sumbangan.

Di balik dana sedekah yang totalnya mencapai Rp 3,8 miliar tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut ada bukti penarikan dana dari rekening Yayasan Keadilan untuk Semua sebesar Rp 1 miliar, yang mengalir ke Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir.

Sebagian dari Rp 1 miliar itu, jika dilihat dari slip bukti transfer, mengarah ke Turki. Polri masih menyelidiki aliran dana tersebut. Sebab, lanjut dia, ada media internasional yang menyebutkan uang itu diberikan kepada satu kelompok radikal di Suriah.

"Memang uang ini ditarik oleh IL (Islahudin Akbar) sebanyak Rp 1 miliar, kemudian diserahkan kepada Bachtiar Nasir. Sebagian digunakan untuk kegiatan menurut yang bersangkutan," ucap Tito di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 22 Februari 2017.

"Tapi sebagiannya, kalau dilihat dari slip bukti transfer mengarah Turki dan ini yang sedang kami selidiki. Apa hubungannya bisa sampai ke Suriah? Menurut klaim media internasional yang di Suriah, ini ada hubungannya dengan ISIS," imbuh dia.

Menurut Tito, polisi telah menyelidiki dugaan adanya bantuan logistik dari Yayasan Bantuan Kemanusiaan Indonesia (Indonesian Humanitarian Relief/IHR Foundation) tersimpan di gudang milik pemberontak Suriah.

"Begitu kita tarik ke belakang, ternyata ada aliran dana dari Bachtiar Nasir ini. Asalnya dari Yayasan Keadilan untuk Semua," tegas Tito.

Sebelumnya, tersebar video yang memperlihatkan warga sipil Aleppo menemukan gudang logistik berupa makanan dan minuman yang dikirim dari Indonesia, namun ditinggalkan oleh kelompok teroris Jays Al-Islam. Pada dus logistik tersebut terlihat label bertulisan 'IHR'.

Namun, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir, mengaku tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan donasi di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua.

"Itu dananya dari umat untuk umat lagi," kata Bachtiar Nasir.

Keraguan Wapres JK

Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) meragukan ada aliran dana yang diduga dari Bachtiar Nasir untuk membantu kelompok radikal di Suriah atau dikaitkan dengan ISIS.

"Ini proses hukum yang berjalan. Tapi sangat tidak logis, orang-orang di Indonesia membantu ISIS. ISIS itu pada waktunya suatu organisasi, katakanlah dianggap teroris paling kaya, ngapain dibantu-bantu. Dia punya sumber minyak tapi sudah dibom, tapi pada waktu itu dia sangat kaya. Bahkan gudang uangnya dibom juga. Jadi apa urusannya Indonesia kirim ISIS itu," kata JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat 24 Februari 2017.

Dia tak menampik memang ada masalah sosial di Timur Tengah. Meski demikian, JK kembali meyakini, tidak ada gunanya orang Indonesia membantu ISIS.

"Di Timur Tengah itu banyak masalah, ada pengungsi yang sulit makan. Saya tidak tahu, pasti saya yakin tidak ada gunanya membantu ISIS, buat apa? Mereka lebih kaya dari orang yang ingin membantu," tandas JK soal Bachtiar Nasir.

Kasus Jalan Terus

Belakangan, beredar video menampilkan Bachtiar Nasir yang mengatakan telah berdialog dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam video itu, Bachtiar menyebut semua kasus yang menyeret nama-nama tokoh di GNPF telah ditutup.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebutkan sempat bertemu dengan Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir. Hal tersebut dibenarkan Mabes Polri.

Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menegaskan pertemuan itu sama sekali tidak membahas penghentian kasus dugaan pencucian uang Yayasan Keadilan untuk Semua.

Sebagaimana diketahui, kasus yang masih digarap Bareskrim Polri ini menyeret nama Bachtiar Nasir.

"Bertemunya benar, tetapi berkaitan dengan diskusi, tutup kasus tidak ada. Jadi kalau pertemuan ada betul," ujar Boy di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2017.

Adapun isi pertemuan itu, sambung Boy, lebih kepada membahas pandangan-pandangan antara Bachtiar Nasir dan Kapolri.

"Pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang Pak Kapolri sampaikan kepada yang bersangkutan," ucap Boy.

Menurut dia, Kapolri menginginkan semua unsur ulama bisa ikut menjaga situasi yang harmoni, aman dan kondusif. Sehingga digelarlah pertemuan dengan Bachtiar Nasir sebagai salah satu ulama di Indonesia.

Mantan Kapolda Banten ini memastikan kasus dugaan pencucian uang tersebut masih tetap berjalan.

"Proses hukum di Bareskrim lain lagi, ada mekanisme hukum, ada hukum acaranya yang harus dipatuhi oleh penyidik kita dan tentu tidak bisa diintervensi seperti itu. Masih pendalaman, terkait penggunaan uang yang ditransfer ke mana, masih sebatas itu," tambah Boy.