Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengejar tersedianya blanko Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Salah satunya adalah mengejar proses lelang pengadaannya.
Berdasarkan data dari sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendagri, dari 52 peserta, telah ditetapkan satu perusahaan pemenang lelang. Yakni, PT Pura Barutama, yang berada di Kudus, Jawa Tengah.
Perusahaan tersebut berhasil menang dalam pengadaan blangko e-KTP sebanyak 7 juta keping tahun anggaran (TA) 2017, dengan harga penawaran sebesar Rp 82.250.000.000. Sedangkan, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 92.182.778.188 dan nilai pagu sebesar Rp 367.898.188.000.
Advertisement
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membenarkan hal tersebut. Meski demikian, PT Pura Barutama belum menandatangi kontrak tersebut, lantaran masih menunggu hasil dari audit independen.
"Belum (tanda tangan kontrak). Masih menunggu hasil probity audit (pengaudit independen) dari tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Itjen Kemendagri," kata Zudan di Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempersalahkan PT Pura Barutama belum menandatangi kontrak. Pihaknya ingin berhati-hati dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, politikus senior PDI Perjuangan yang juga mantan anggota DPR RI itu menegaskan, dirinya optimistis pada April ini sudah mulai kontrak.
"Makanya kita pelan-pelan. Mau lebih detail. Tapi saya optimis, April ini sudah kontrak (e-KTP)," tandas Menteri Tjahjo.