Mensesneg: Pemindahan Ibu Kota Perlu Studi Lebih Dulu

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali mencuat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, wacana pemindahan tersebut memang sudah lama. Namun, semua masih dalam tahap pendalaman dan penelitian.

"Itu kan cerita lama. Sudah lama. Kita akan membuka lagi studi-studi mengenai itu. Karena sudah diperdebatkan, jadi kita buka studi," ucap Pratikno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut dia, tidak mudah untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Masih perlu kajian secara mendetail. Namun dia mengatakan, tidak mengetahui siapa saja yang terlibat kajian pemindahan Ibu Kota Negara.

"Saya enggak tahu. Jadi katanya dulu ada studi itu. Jadi kita sedang mau cari. Karena sudah diperdebatkan jadi kita mau cari sekarang," Pratikno menandaskan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, menyatakan kesiapan daerahnya menjadi ibu kota RI. Untuk itu pemerintah setempat menggenjot pembangunan dan persiapan.

Terkait itu, gubernur dan jajarannya telah melaporkan perkembangannya ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memaparkan perkembangan pembangunan daerahnya. Selain bertemu dengan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Sugianto juga menegaskan kesiapan Kalteng untuk menjadi ibu kota negara.

"Saya bertemu Pak Menteri melaporkan rencana pembangunan Kalteng. Saya ceritakan tentang pekerjaan kami. Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami sangat siap jadi ibu kota negara. Itu juga cita-cita Pak Karno kan," kata Sugian 12 Januari 2017.

Pemprov Kalteng menyiapkan lahan seluas 300 ribu hingga 500 ribu hektare sebagai lokasi bila kelak ditunjuk menjadi ibu kota pemerintahan RI. Lokasinya tersebar di tiga tempat yakni Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas.

Menurut Sugianto, saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, presiden menanyakan kepadanya apakah Palangkaraya masih fleksibel untuk dijadikan ibu kota pemerintahan RI.