Gubernur Kaltara Paparkan Program Prioritasnya Kepada Presiden

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie dijadwalkan mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (21/3) sore, di Istana Negara. Akan hadir pula dalam ratas tersebut sekitar 23 menteri dan pimpinan lembaga negara setara menteri yang diundang termasuk staf khusus presiden.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Irianto Lambrie akan menyampaikan paparan terkait dengan evaluasi proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Kaltara agar bisa dimasukan juga dalam proyek strategis nasional. Termasuk melaporkan
realisasi program-program nasional yang ada di Kaltara, seperti pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar, serta proyek nasional lainnya.

Program prioritas yang akan dusulkan, kata Irianto, di antaranya pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning - Mangkupadi, Bulungan yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudian progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso yang tahap pertama akan dibangun dengan kapasitas 900 Megawatt dan diproyeksikan menjadi sumber energi untuk KIPI dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

"Kita juga akan sampaikan kepada beliau (presiden), mengenai persoalan-persoalan dan program di perbatasan yang memerlukan kebijakan dan perhatian khusus dari pemerintah," kata Irianto saat memimpin rapat dengan sejumlah stafnya di ruang rapat Swis-belhotel Tarakan, Jumat (17/03) malam.

Banyak program di perbatasan yang meski sudah dijalankan belum tuntas seratus persen. Seperti salah satunya pembangunan rumah sakit pratama. Bangunan rumah sakit sudah dibangun, namun hingga sekarang sumber daya manusia (SDM) berupa dokter dan tenaga kesehatan lainnya belum ada. Tak hanya itu, peralatan medis juga belum tersedia.

Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Masih banyak yang belum tuntas.

"Alhamdulillah usulan kita untuk mendirikan APMS (agen penjualan minyak dan solar) sudah disetujui di Krayan. Namun masih ada
beberapa lokasi lain yang belum, dan baru direncanakan didirikan tahun ini. Hal tersebut akan kita sampaikan juga agar segera terealisasi," kata Irianto lagi.

Program di perbatasan lain yang akan disampaikan, adalah pembentukan Toko Indonesia. Program pemberian subsidi ini, bertujuan agar harga-harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan tidak terlampau tinggi. Bahkan diharapkan bisa sama dengan harga di ibukota kabupaten.

Kemudian usulan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara juga akan disampaikan dalam Rapat Terbatas tersebut. Kemudian beberapa hal lain, seperti pendidikan, pemenuhan infrastruktur. Termasuk juga mengenai keamanan di wilayah perbatasan dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"Soal pendidikan, akan kita sampaikan mengenai pembangunan sekolah berasrama atau boarding school di perbatasan. Kemudian dalam keamanan, terkait progres kesiapan rencana penempatan TNI di perbatasan dan PLBN," imbuhnya.

Powered By:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)