Menanti Camry untuk SBY

Kendati mobil kepresidenan yang sempat dipinjamkan ke mantan Presiden SBY kini sudah berada di garasi Istana, Partai Demokrat sepertinya belum bisa menerima polemik pinjam-meminjam mobil tersebut.

Partai Demokrat mengaku tak habis pikir dengan isu mobil kepresidenan mogok yang malah diarahkan kepada Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, kerusakan mobil tidak ada hubungannya dengan SBY.

Karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nasidik mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu memainkan drama dengan cerita mobil mogok.

"Gini aja, Pak Jokowi, kalau mau beli mobil baru beli aja, jangan bikin drama gitu. Saya kira kalau mau beli mobil baru, beli mobil aja. Kalau mobil Mercy enggak cukup, Pak Jokowi masih mau beli mobil baru ya beli aja, enggak usah bikin drama bikin mogok apa segala macam," ujar Rachlan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu 22 Maret 2017.

Partai Demokrat, menurut dia, tak terima nama SBY turut diseret dalam polemik ini. Rachlan menegaskan, mobil untuk mantan presiden merupakan kewajiban pemerintah seperti diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

SBY juga tidak pernah meminta mobil kepresidenan itu untuk dia gunakan secara khusus. Saat itu, pihak istana yang mengantarkan sendiri mobil itu ke kediaman SBY.

"Kok jadi malah ketika mobil Pak Jokowi mogok, seolah-olah ada hubungannya gitu. Mobil Pak Jokowi mogok karena mobil yang enggak mogok dipakai Pak SBY, padahal mobil (yang dipakai SBY) mogok-mogok juga," tegas Rachlan.

Pemerintah SBY sebenarnya sudah pernah mencoba mengajukan lelang pembelian mobil baru kepresidenan, dan untuk para menteri pada 2014 oleh Mensesneg saat itu Sudi Silalahi. Hanya saja, Jokowi menolak dengan alasan penghematan.

"Nah ini yang mau diganti itu mobil ini yang sekarang mogok itu. Tapi kan ditolak dengan alasan penghematan. Mungkin Pak Jokowi baru sadar memang sudah seharusnya diganti dari dulu gitu. Dengan mogok-mogok begini," ucap dia.

Menurut Rachlan, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Masih banyak yang harus diurus dari sekadar urusan mobil mogok.

"Enggak penting urusan ginian. Mobil mogok itu bukan urusan Jokowi, bukan urusan presiden apalagi presiden yang sudah mantan. Jadi Setneg jangan lempar batu sembunyi tangan," pungkas Rachlan.

Tak hanya Rachlan, Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin juga mendesak pihak Istana segera meluruskan opini keliru soal mobil negara yang dipakai SBY. Sebab, pemberitaan yang ada masih saja membentuk opini seolah-olah SBY sengaja meminjam mobil dan tidak pernah mau mengembalikan.

"Padahal, ini kan Sekretariat Negara yang meminjamkan kendaraan, karena negara belum mampu menyediakan. Saya sangat menyesalkan framing yang dibangun seolah-olah Presiden ke 6 SBY sengaja meminjam mobil," jelas Didi.

Untuk itu dia berharap Mensesneg segera meluruskan opini yang keliru tersebut. "Jangan dibiarkan opini keliru ini menyudutkan Presiden ke-6 RI, SBY," ujar Didi.

Polemik antara Istana dan SBY menyoal mobil kepresidenan berawal pada akhir pekan lalu. Mobil mewah bermerek Mercedes Benz S600 Pullman Guard itu tiba-tiba berhenti ketika Presiden Jokowi tengah menempuh perjalanan dari Mempawah menuju Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 18 Maret 2017.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Bey Machmudin mengatakan, mobil berwarna hitam itu mogok setelah menempuh perjalanan 30 menit dari Mempawah.

"Mogok karena bermasalah pada setingan gas, sehingga laju kendaraan tidak bisa dalam keadaan normal," kata Bey di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Paspampres kemudian melakukan prosedur keamanan dan menyiapkan mobil pengganti. Sebuah mobil Toyota Alphard disiapkan sebagai pengganti agar Jokowi dan Ibu Negara Iriana dapat melanjutkan perjalanannya.

"Ajudan mengecek situasi lebih dulu, kemudian Ibu Negara naik ke Alphard, baru Bapak menyusul. Waktu kejadian ada sekitar 5 menit," kaya Bey.

Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala menjelaskan, mobil Mercedes Benz S600 Pullman Guard yang ditumpangi Jokowi sebenarnya dalam kondisi baik. Mobil itu merupakan mobil pengadaan tahun 2007.

"Itu termasuk kondisi baik karena pemeliharaan rutin dan reguler sesuai dengan log book dan itu terdata dan servis bulanan, servis berkala," kata dia.

Hanya saja, berhubung usia kendaraan sudah 10 tahun. Ada saja masalah yang muncul, termasuk saat kejadian mogok di Kalimantan Barat.

Belakangan diketahui, mobil tua itu sudah mogok berkali-kali selama dua tahun lebih Presiden Jokowi menjabat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dirinya menjadi saksi mobil Presiden tiga kali mogok. Itu belum termasuk satu kali kejadian yang tidak disaksikannya.

"Jadi kebetulan selama saya mendampingi Presiden itu sudah tiga kali mogok tapi total mogoknya sudah empat kali. Kemarin terakhir di Kalbar di Mempawah ya. Dan itu sebelum masuk ke kota Pontianak," kata Pramono.

Selain di Mempawah, Kalimantan Barat, Pramono mengungkapkan mobil Kepresidenan sempat mogok di Magetan Jawa Timur. Saat itu, Presiden juga langsung berpindah ke mobil cadangan.

Darmansjah juga menjelaskan, mobil kepresidenan terakhir kali dibeli pemerintah pada 2008. Saat itu, delapan unit mobil kepresidenan Mercedes Benz S600 Pullman Guard dibeli.

Namun, saat pemerintahan Jokowi-JK, mobil kepresidenan untuk presiden dan wakil presiden itu hanya berjumlah tujuh unit. Satu unit lainnya ternyata dipinjamkan kepada mantan Presiden SBY.

"Mobil kepresidenan yang operasional untuk RI-1 dan RI-2 ada tujuh. Tapi kategori mobil kepresidenan ada delapan. Satu dipinjamkan ke Presiden terdahulu. Karena saat itu baru selesai serah terima, Beliau masih butuh mobil. Jadi dipinjamkan oleh negara," kata Darmansjah.

Keterangan pihak Istana itulah yang kemudian memantik polemik soal pinjam-meminjam mobil kepresidenan. Kini, setelah mobil tersebut dikembalikan dan Istana juga memastikan bakal memberikan sebuah mobil Toyota Camry untuk SBY, polemik ini harusnya tak lagi berlanjut.