Pemerintah dan DPR Munculkan 2 Opsi Komisioner KPU - Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan konsultasi antara pimpinan Komisi II DPR dan pimpinan kelompok fraksi dengan Menteri Dalam Negeri pada Rabu 22 Maret 2017 menghasilkan dua opsi. Hal itu terkait tindak lanjut masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu.

"Opsi pertama menunda uji kelayakan dan kepatutan, menunggu selesai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Jakarta, Minggu (26/3/2017), seperti dikutip dari Antara.

Jika dua opsi tersebut dipakai, ia menambahkan, secara ketatanegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi otomatis mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengisi kekosongan jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Lukman mengatakan jabatan lima tahun komisioner yang akan berakhir tercantum dalam UU, sehingga perpanjangannya atau perubahannya harus melalui peraturan perundangan yang setingkat dengan UU.

"Kebijakan perpanjangan ini pernah dilakukan pada 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra," ujar dia.

Saat itu menurut Lukman, pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan UU Pemilu sehingga mengharuskan adanya perpanjangan masa jabatan komisoner KPU dan Bawaslu.

Politikus PKB itu menjelaskan ada dua substansi di dalam Perppu No 1/2006 tersebut yaitu memperpanjang jabatan KPU dan Bawaslu hingga dilantiknya komisioner yang baru karena sudah berakhirnya masa jabatan komisioner sementara DPR dan Pemerintah sedang melakukan pembahasan perubahan UU Pemilu.

"Selain itu pernyataan memenuhi syarat negara dalam keadaan darurat sehingga Presiden mengeluarkan Perppu," ungkap dia.

Lukman menjelaskan setelah Presiden SBY mengeluarkan Perppu terkait kkomisioner [KPU](Opsi Kedua "") saat itu, kondisi lancar saja dan tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan, persiapan tahapan pemilu 2009 dan pelaksanaannya juga lancar.