Mendagri Targetkan E-KTP Tersebar Bertahap Awal April

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan soal pentingnya netralitas PNS.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tengah mengebut distribusi e-KTP ke masyarakat yang sempat terhambat kasus korupsi. Setelah sejumlah proses, pihaknya sudah menentukan pemenang tender dan melakukan kontrak kerjasama.

"Ya lewat proses yang cukup panjang akhir bulan Februari kemarin sudah teken kontrak. Panitia lelang sudah menentukan pemenang. Dikonsultasikan dengan Dirjen, dengan BPKP, ada waktu ngecek pasar benar nggak harganya sekian," tutur Tjahjo di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).

"Kalau sekarang yang menentukan tidak panitia lelang tapi ULP di Kemendagri yang online, bisa dikontrol oleh BPKP, oleh semua pihak, dan masyarakat umum juga," lanjut dia.

Hal itu lantaran Kemendagri berkaca dengan kasus korupsi e-KTP yang terendus KPK. Jika langsung panitia lelang yang menentukan, nantinya dikhawatrikan terjadi lagi praktik rasuah penggelembungan dana.

"Kalau dulu panitia lelang. Sehingga panitia lelang sudah me-markup yang akhirnya bergulir seperti itu. Dalang kasus e-KTP ya berawal dari panitia lelang yang Rp 4 ribu sekian jumlah markup jadi Rp 16 ribu. Tapi KPK menemukan bukti bahwa harganya tidak sebesar Rp 16 ribu dan sekarang terungkap," jelas Tjahjo.

Dari situ, Tjahjo yakin dapat mulai mencetak e-KTP mulai awal April 2017. Hanya saja, memang dalam prosesnya bertahap dan menggunakan skala prioritas sesuai kebutuhan daerah yang ada.

"Mudah-mudahan awal April ini sudah mulai cetak. Kami cetak kalau nggak salah tahap pertama hampir 7 juta, menyelesaikan yang 4,5 juta dan memberikan stok bagi warga negara yang pindah alamat, yang dari bujangan ke dewasa, yang belum punya KTP jadi punya KTP, kemudian yang rusak pertahun lebih kurang 3 juta," ujar Tjahjo.

"Mana yang memang daerah membutuhkan paling banyak," dia menambahkan.